Dikritik Lagi soal Utang, Sri Mulyani: Pemerintah Selalu Transparan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal utang pemerintah yang kerap menjadi perbincangan. Isu tersebut kembali mengemuka saat Rizal Ramli mengomentari utang pemerintah yang terus bertambah. 

Rizal menyebut, penambahan utang tersebut karena pengelolaan yang tak beres sehingga solusi untuk menutupinya dengan kembali berutang. Karena itu, Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman untuk menyampaikan update pengelolaan utang secara berkala. Hal ini juga sebagai transparansi dari pemerintah.

Baca Juga

Karyawan MNC Group Didorong Gunakan Coretax untuk Lapor SPT 2025

"Itu mungkin Pak Luky harus setiap minggu di-update supaya orang enggak lupa. Sampaikan saja, karena itu yang menjadi kadang-kadang masyarakat perlu untuk tahu supaya mereka tidak mendapatkan info dari komentar-komentar yang tidak sesuai dengan sebetulnya rencana pemerintah yang sudah sangat transparan," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (23/11/2020).

Baca Juga

Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Sepanjang Tahun 2020 Minus 1,7 Persen

Menurut dia, masalah utang pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2020 tentang perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Perpres 72, waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral," ujarnya.

Dia menuturkan, semua dilakukan bukan tanpa rencana dan perhitungan yang matang seperti yang dikritik beberapa kalangan. "Itu kan semuanya isu dari Perpres 72 sudah diomongkan, sudah disampaikan ke publik. Jumlah defisit juga sudah disampaikan sekian, sumber pembiayaannya kita juga sudah sampaikan ada dari SBN, ada menggunakan burden sharing, ada yang multilateral pinjaman, ada yang bilateral," tuturnya.

Editor: Ranto Rajagukguk