Dinilai Merugikan, Mahathir Akan Kaji Keterlibatan Malaysia dalam TPP

KUALA LUMPUR, iNews.id – Pemerintah Malaysia akan mengkaji keikusertaannya dalam perjanjian dagang Kemitraan Asia-Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP).

Dilansir CNBC, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menilai, perjanjian tersebut akan merugikan negara-negara yang lebih kecil seperti Malaysia. Dia pun berjanji akan mempertimbangkan secara serius keterlibatan Malaysia dalam TPP.

Bahlil Optimistis Setoran PNBP Sesuai Target APBN

“Negara dengan ekonomi yang kecil, lebih lemah harus mendapatkan kesempatan untuk melindungi produk mereka. Kami harus mengkaji TPP,” kata Mahathir saat wawancara dengan Nikkei, dikutip Sabtu (9/6/2018).

Pernyataan Mahathir tersebut menambah kekacauan dalam kerangka dagang TPP yang tengah memasuki tahap finalisasi. Perjanjian dagang tersebut cukup alot untuk disepakati setelah salah satu inisiator utamanya, Amerika Serikat (AS) keluar di bawah pemerintahan Donald Trump.

Perjanjian dagang yang terakhir kali berganti nama menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) akan memangkas tarif di negara-negara anggota yang menguasai 13 persen perekonomian dunia, setara produk domestik bruto (PDB) 10 triliun dolar AS. Awalnya, kekuatan TPP mencapai 40 persen ekonomi dunia jika AS bergabung.

Kendati demikian, Mahathir tidak menyebutkan secara eksplisit apakah Malaysia akan benar-benar keluar dari TPP.

Pria berusia 92 tahun tersebut mengambil alih kepemimpinan Malaysia bulan lalu setelah menang secara mengejutkan atas Najib Razak. Kemenangan tersebut tak lepas dari janji kampanye Mahathir yang akan memberantas korupsi dan menurunkan biaya hidup rakyat.

Belum lama memimpin, Mahathir menyatakan akan mengkaji sejumlah proyek dan perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintahan Najib sebelumnya. Yang terbaru, Mahathir membatalkan proyek kereta cepat senilai 14 miliar dolar AS yang menghubungkan Malaysia dan Singapura. Proyek itu rencananya akan dibangun oleh perusahaan China.

Mahathir menyebut, pemerintahannya harus mengkaji semua kesepakatan yang dibuat Najib di berbagai bidang termasuk infrastruktur, perdagangan, dan keamanan. Malaysia, kata dia, akan mengkaji Code of Conduct Laut Cina Selatan yang sedang dinegosiasikan antara Beijing dan ASEAN. Selain itu, dia juga kembali menegaskan Malaysia ingin Laut Cina Selatan dan Selat Malaka bebas zona kapal perang.

Editor: Rahmat Fiansyah