Diperketat, Proyek Infrastruktur yang Berhasil Dilelang Turun

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan lelang dini proyek infrastruktur tidak terlalu banyak terserap.

Dari total proyek yang ditawarkan sebanyak 6.554 paket, hanya 2.266 paket senilai Rp13,82 triliun atau 34,57 persen yang berhasil dilelang. Jumah ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mana pemerintah berhasil melelang 5.172 paket senilai Rp33,02 triliun dari total 12 ribu paket.

Skema Baru KUR 2026, Bunga Flat 6 Persen Tanpa Batas Penarikan Ulang untuk Sektor Produksi

“Ini karena ada perubahan kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP) dan perubahan mekanisme usulan penetapan pokja (kelompok kerja) ULP,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin di kantornya, Jakarta, Kamis (4/1/2017).

Perubahan ini, kata Syarif, membuat tahapan proses lelang lebih ketat karena ada tim peneliti yang membantu mengawasi kemungkinan adanya penyimpangan saat lelang paket. Tim tersebut bisa melaporkan langsung kepada Kepala ULP. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri PUPR 1011 Tahun 2017.

Selain itu, anggota pokja ULP juga kini tidak bisa lagi diusulkan oleh satuan kerja (satker) pemilik proyek, melainkan langsung dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PUPR. Mekanisme ini, ujar Syarif, untuk menjaga independensi ULP dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Diharapkan dengan perubahan ini, proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR akan lebih berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ucapnya.

Dia merinci jumlah proyek yang berhasil dilelang dini berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Alam 1.014 paket senilai Rp3,56 triliun. Ditjen Bina Marga 932 paket senilai Rp9,04, Ditjen Cipta Karya 279 paket senilai Rp1,14 triliun Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak sembilan paket senilai Rp26 miliar atau satu persen dari target dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sekitar 12 paket senilai Rp9,3 miliar, dan Balitbang 9 paket senilai Rp9,9 miliar serta Setjen 12 paket senilai Rp59 miliar.

Syarif menambahkan, sekitar 50-60 persen paket proyek yang sudah berhasil dilelang sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan ini. Dia menyebut, pemerintah juga akan memastikan bahwa kualitas material infrastruktur tetap terjaga.

Pada tahun ini, pihaknya memperkirakan kebutuhan material dan peralatan konstruksi masing-masing aspal minyak 921,58 ribu ton, semen 3,9 juta ton, baja 1,57 juta ton, alat berat 8.890 unit, dan beton pracetak 4,73 juta ton.

Editor: Nanang Wijayanto