Diprotes Rakyat, Kenaikan BBM di Prancis Ditunda 6 Bulan

PARIS/BRUSSELS, iNews.id - Pemerintah Prancis akhirnya menunda penerapan pajak bahan bakar minyak (BBM) selama enam bulan. Hal ini menyusul protes keras masyarakat yang berujung pada kekerasan dan vandalisme di Paris.

"Tidak ada pajak yang mengancam persatuan negara. Kemarahan di jalan lahir dari ketidakadilan," kata Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe di Paris, dilansir AFP, Selasa (4/12/2018).

Baca Juga

Purbaya Tegaskan Bisnis Thrifting Tetap Ilegal Meski Pedagang Baju Bekas Siap Bayar Pajak

Selain pajak BBM bensin dan diesel, pemerintah Prancis juga menunda kenaikan harga gas dan listrik. Hal ini dilakukan untuk menenangkan masyarakat Prancis. Sebagai akibat dari kebijakan ini, belanja pemerintah akan dipangkas.

"Jika pajak turun, belanja harus turun, karena kita tidak ingin meninggalkan utang pada anak-anak kita. Utang-utang ini sudah dipertimbangkan," kata Philippe.

Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire mengatakan, pemerintah akan memangkas belanja akibat kenaikan pajak BBM ditunda. Hal ini selaras dengan komitmen Prancis dengan Uni Eropa untuk mengelola anggaran dengan baik.

"Ada batas tertentu yang ditetapkan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghormati komitmen Eropa, mengurangi belanja, mengurangi utang, dan mengurangi pajak, dan tentu saja itu akan dijaga," kata Le Maire di Brussels.

Utang pemerintah Prancis tergolong tinggi. Pada tahun ini, nominal utang Prancis diproyeksikan menyentuh level 98,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Uni Eropa maksimal 60 persen dan rata-rata negara Uni Eropa 86,9 persen.

Selama ini, defisit APBN Prancis selalu di atas 3 persen. Baru pada 2017, bisa ditekan di bawah level itu. Sebelum penundaan pajak, defisit APBN 2019 diproyeksikan 2,8 persen. Belum diketahui berapa proyeksi defisit terbaru setelah kebijakan ini diumumkan.

Editor: Rahmat Fiansyah