Disindir Jokowi soal Tol Cisumdawu, Basuki: Terkendala Pembebasan Lahan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang progresnya masih rendah. Setelah diusut, pembebasan lahan jalan tol belum rampung 100 persen.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tol Cisumdawu memiliki panjang 60 kilometer (km). Konstruksinya saat ini sudah mencapai 81,6 persen, sementara pembebasan lahan mencapai 91,23 persen.

Baca Juga

Tanpa Pandang Bulu, Prabowo Perkuat Satgas PKH Selamatkan Kekayaan Negara

“Ini seluruhnya akan diselesaikan target operasional September 2021,” kata Basuki seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dia mengatakan, kendala pembangunan tol ini karena pembebasan lahan. Terkait anggaran, Basuki menyebut tidak ada permasalahan.

Baca Juga

Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II Beroperasi Hari Ini, Belum Dikenakan Tarif

“Kendalanya, saya kira kalau di sini pembebasan lahan. Kalau pendanaan kan oleh investor jadi tidak ada masalah. Karena sudah ada dukungan pemerintah, dari 60-an km, dukungan pemerintah 27,6 km. Jadi tidak ada masalah pendanaan, hanya masalah pembebasan lahan,” ujar dia.

Dengan adanya persoalan itu, Menteri Badan Pertanahan Nasional/Kementerian ATR Sofyan DJalil telah mendapatkan tugas dari Jokowi untuk menuntaskannya. “Nah ini nanti Pak Menteri ATR ditugaskan untuk tangani ini. Karena bukan hanya soal harga tapi masalah regulasi dan hukum yang ada di situ. Jadi nanti akan, Pak Menteri ATR. Semua masalah tanah adalah tanggung jawab dan kewenangan Menteri ATR,” tuturnya.

Pada saat pembukaan rapat terbatas, Jokowi sempat mengeluhkan pembangunan tol Cisumdawu yang terhambat. Padahal menurutnya tol ini sangat penting.

“Ini jalan tol penting sekali tapi terhambat. saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. Kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama Kementerian ATR/BPN,” kata Jokowi. 

Editor: Ranto Rajagukguk