DPR: Bank Himbara Tak Bisa Dipakai sebagai Penyalur Bantuan Likuiditas di Saat Krisis

JAKARTA, iNews.id - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diminta mengevaluasi kembali  penunjukan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu bank-bank swasta yang kesulitan likuiditas. Kebijakan ini rawan moral hazard karena bisa memicu konflik kepentingan.

“Bagaimana bank milik pemerintah jadi mengurus keperluan likuiditas bank lain dan mengurus restrukturisasi kredit nasabah bank lain. Sementara pada saat yang sama bank anggota Himbara harus mengurus restrukturisasi kredit atas nasabahnya sendiri,” ujar Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (10/5/2020).

Baca Juga

Pertamina Mulai Pengoperasian Awal Unit RFCC Complex RDMP Balikpapan

Dia khawatir, akan ada conflict of interest yang kuat dengan bank-bank lain apabila punya hubungan kredit sindikasi bersama dengan bank Himbara. Konsep ini jika pun dipaksakan sangat sulit untuk direalisasikan. 

“Ini menunjukkan bahwa antar anggota KSSK miskin ide dan tidak punya gagasan baru yang solutif, yang membantu sektor riil untuk bangkit kembali,” ujar dia.

Baca Juga

Himbara Akan Restrukturisasi Kredit UMKM

Misbakhun menyatakan, program penyelamatan sektor keuangan dan perbankan memang diperlukan karena akan memengaruhi kegiatan sektor riil. Pasalnya, sektor riil membutuhkan relaksasi dan restrukturisasi kredit serta bantuan kredit baru sehingga bisa bangkit pasca-pandemi Covid-19. 

“Harusnya program penyelamatan dan pemulihan ekonomi tidak boleh membuat sistem perbankannya malah sakit karena skema pemulihan yang dibuat tidak ideal dan dipaksakan sebagai kompromi antar anggota KSSK yang masih menjaga hegemoni egosentris lembaganya saja,” tutur dia.

Dia juga mengingatkan, hasil rapat Komisi XI DPR dengan KSSK pada 6 Mei 2020 sudah membuat kesimpulan yang jelas di mana pemerintah harus membuat prakiraan biaya yang digunakan untuk program pemulihan ekonomi. “Dan itu dalam setiap kebijakan, regulasi dan aturan operasional pelaksanaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi XI,” ujar dia.

Editor: Ranto Rajagukguk