DPR Pertanyakan Renovasi Gedung Kementerian BUMN yang Capai Rp50,9 Miliar

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini, Senin (17/6/2019) menggelar rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat kerja ini memutuskan DPR menerima usulan pagu indikatif 2020 Kementerian BUMN sebesar Rp345,8 miliar.

Angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan anggaran 2019, yakni sebesar Rp208,3 miliar. Salah satu porsi pagu yang dibahas oleh Komisi VI ialah anggaran untuk renovasi gedung dan relayout ruang kerja sebesar Rp50,9 miliar.

Baca Juga

Tanpa Pandang Bulu, Prabowo Perkuat Satgas PKH Selamatkan Kekayaan Negara

Anggota Komisi VI DPR Slamet mempertanyakan seberapa pentingnya renovasi ini dilakukan. Menurutnya, anggaran ini memakan biaya yang cukup besar.

"Renovasi ini, urgensinya apa? Sudah berapa mendesaknya? Nilainya cukup besar, Rp50,9 miliar," ujar dia, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, renovasi ini merupakan salah satu program prioritas yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN. Sebab, Gedung BUMN yang berada di jalan Merdeka Selatan ini dinilai sudah tidak layak untuk digunakan bagi para pegawainya.

"Ini gedung lama, beberapa sudah lama. Tidak nyaman untuk pegawai baru," katanya.

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menambahkan, Gedung Kementerian BUMN sebelumnya sudah dilakukan renovasi, dimulai pada 2018. Namun, renovasi tersebut hanya dilakukan pada luar gedung saja.

"2018 itu direnovasi tapi luarnya. Tapi di dalamnya belum selayaknya, sehingga perlu di layout, inilah tambah di 2020 ada Rp50,9 miliar," ucapnya.

Dalam sesi akhir rapat, Pemimpin Rapat Komisi VI Dito Ganinduto memutuskan untuk menerima usulan pagu anggaran ini. "Telah disetujui dari pagu anggaran. Sekarang Rp345 miliar, sebelumnya Rp208 miliar," kata dia.

Editor: Ranto Rajagukguk