Ekonomi 2019 Bakal Tumbuh 5,3 Persen, Jokowi: Akan Adil dan Merata

JAKARTA, iNews.id - Pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 direncanakan berada pada kisaran 5,3 persen. Angka ini mengalami penurunan dari target APBN 2018 yang tumbuh sebesar 5,4 persen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut akan semakin adil dan merata, dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan daerah-daerah tertinggal, memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, menekan ketimpangan antardaerah serta memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan, memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.

PGN dan Dart Energy Kolaborasi Pemanfaatan CBM dari Tanjung Enim

"Gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen," ujarnya saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU RAPBN 2019 Beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Kamis (16/8/2018).

Sementara dari sisi sektoral, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja perlu didorong lebih maju. Sektor swasta ke depannya akan didorong untuk makin berperan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, dengan semakin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh. Untuk itu, penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan memperkuat industri hulu hingga hilir.

Iklim investasi terus diperbaiki agar efisien dan terukur, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi. Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa, termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi hanya 0,5 persen.

Selama periode 2015 hingga semester I-2018, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebesar Rp299,9 triliun dengan nilai realisasi subsidi bunga KUR sebesar Rp32,1 triliun dan telah dinikmati oleh 10 12,3 juta UMKM. Program dana bergulir ultra mikro untuk masyarakat di lapis terbawah telah disalurkan sebesar Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu usaha mikro.

Tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan bantuan kepada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan.

Editor: Ranto Rajagukguk