G20 Sepakat Lanjutkan Pembahasan Pajak Baru untuk Orang Super Kaya

RIO DE JANEIRO, iNews.id - Pertemuan Menteri Keuangan G20 menghasilkan deklarasi bersama yang salah satu poinnya berjanji untuk bekerja sama terkait pemungutan pajak terhadap orang super kaya di dunia pada hari Jumat. Namun, hal tersebut akan dikaji ulang karena ketidaksepakatan yang mendalam tentang forum yang tepat untuk merealisasikan agenda tersebut.

Para menteri keuangan dan petinggi bank sentral G20 sepakat untuk merujuk pada perpajakan yang adil bagi individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi, baik dalam komunike bersama mereka maupun deklarasi terpisah tentang kerja sama pajak internasional.

Baca Juga

Antisipasi Lonjakan Selama Nataru, BI Tingkatkan Ketersediaan Penukaran Uang hingga 36 Persen

"Kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenai pajak secara efektif," tulis draf akhir deklarasi menteri keuangan dan petinggi bank sentral G20 dikutip dari Reuters, Senin (29/7/2024).

Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait forum apa yang akan digunakan guna melanjutkan pembahasan pajak tersebut. Terdapat dua pilihan yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). 

Baca Juga

Brasil Usul Pajak 2 Persen untuk Orang Superkaya di Forum G20, Bagaimana Penerapannya?

Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyarankan agar OECD menjadi forum utama untuk memimpin pembicaraan tersebut. Sebab, organisasi tersebut pernah menggelar negosiasi kesepakatan pajak perusahaan global selama tiga tahun terakhir. 

"Kami tidak ingin ini (pembahasan pajak orang super kaya)  dialihkan ke PBB. OECD adalah organisasi berbasis konsensus, kami telah membuat banyak kemajuan dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan ini, ucap Yellen di sela-sela forum G20. 

Sebaliknya, negara-negara berkembang besar, termasuk Brasil menginginkan diskusi dilanjtukan di PBB dan OECD. Menurut salah satu pejabat yang mengetahui persoalan tersebut menuturkan, Brasil harus menggunakan kepemimpinannya di G20 untuk melanjutkan diskusi di PBB dan OECD.

Beberapa pendukung paling vokal pajak minimum global untuk miliarder, termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz, bersikeras bahwa PBB adalah forum yang tepat untuk kerja sama pajak global.

"Kami menyerukan kepada para pemimpin G20 untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan yang telah dicapai di PBB dan membangun proses yang benar-benar demokratis untuk menetapkan standar global dalam mengenakan pajak kepada orang-orang yang sangat kaya," ucap Pemimpin Kebijakan Pajak Oxfam International Susana Ruiz.

Sementara itu, Pejabat Kementerian Keuangan Brasil Guilherme Mello menuturkan, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang khususnya di negara bagian selatan yang mencari tempat di mana mereka lebih terwakili. 

Namun, Mello mengakui bahwa OECD dan PBB sebagai forum yang sah. Dia mengatakan, diskusi yang sedang berlangsung tentang cara mengenakan pajak secara efektif kepada orang-orang super kaya merupakan kemajuan, apa pun forumnya.

"Bentuk yang akan diambil bergantung pada banyaknya dialog yang akan diadakan," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama