Gelombang Varian Delta Paksa Kemenkeu Fokus ke Anggaran Kesehatan

JAKARTA, iNews.id – Penyebaran varian Delta telah memicu gelombang kasus Covid-19 yang membuat hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia kembali melakukan restriksi ketat.

Terkait dengan itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan refocusing, realokasi dan reprioritisasi APBN 2021 baik dari belanja Kementerian/Lembaga, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan pemanfaatan cadangan dalam APBN untuk dialihkan ke anggaran kesehatan.

PDB China Diprediksi Capai Rp400 Ribu Triliun pada 2030

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan APBN akan melanjutkan kerja kerasnya untuk mendukung anggaran kesehatan terkait penanganan Covid-19.

Hal itu tercermin dari ditambahnya anggaran kesehatan, dari Rp 172,84 triliun di awal tahun menjadi Rp 185,98 triliun, dan sekarang ditingkatkan lagi menjadi Rp 193,93 triliun.

Anggaran kesehatan tersebut terutama untuk pelaksanaan vaksinasi, biaya diagnostik, testing, tracing, perawatan, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan pembelian berbagai obat dan Alat Pelindung Diri (APD). Anggaran ini juga dipakai untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta pemberian insentif perpajakan di sektor kesehatan.

“Semua kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka implementasi program PEN dengan total alokasi yang tetap sebesar Rp699,43 triliun. Peningkatan intervensi kesehatan dan perlindungan sosial ini dilakukan melalui refocusing APBN 2021, termasuk di dalam Program PEN itu sendiri sehingga tidak menambah kebutuhan pembiayaan," ungkap Febrio, di Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Saat ini, lanjutnya, fokus pemerintah adalah menurunkan kasus Covid-19 dan menahan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Ketidakpastian yang tinggi mengharuskan pengelolaan fiskal untuk tetap fleksibel dengan upaya antisipatif dan responsif, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent). Harapannya, dengan kasus yang cepat terkendali, pemulihan ekonomi dapat segera kembali ke jalur sebelum adanya gelombang baru.

Kecepatan pemulihan kondisi pandemi saat ini sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah seperti PPKM Darurat, penguatan 3T, dan akselerasi vaksinasi, serta penerapan 5M oleh masyarakat luas.

Untuk mencapai herd immunity sebelum akhir tahun 2021, Pemerintah perlu mengakselerasi kecepatan vaksinasi hingga 3 juta dosis per hari pada periode Oktober-November.

“Ini adalah target yang luar biasa tinggi dan kita membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik dari Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, hingga Pemerintah Daerah”, ujar Febrio.

Di Indonesia, pemerintah merespons lonjakan kasus Covid-19 dengan melakukan PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlaku sejak 3-20 Juli 2021. Dalam lima hari pelaksanaan PPKM darurat, kasus Covid-19 masih dalam tren peningkatan dan kembali menyentuh rekor kasus harian sebanyak 34.379 per 7 Juli 2021.

Kerja sama seluruh pihak dibutuhkan untuk menjaga ketahanan masyarakat. PPKM Darurat adalah kebijakan yang bersifat segera dan sementara.

Dalam jangka pendek, PPKM darurat akan menimbulkan koreksi pertumbuhan ekonomi. Menurut perhitungan Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi di semester I akan berada dalam kisaran 3,1 persen hingga 3,3 persen. Pemulihan ekonomi semester II sangat bergantung pada kondisi Covid -19.

Editor: Jeanny Aipassa