Genjot Kelistrikan di Papua, PLN Fokus Terangi 78.000 Rumah

JAKARTA, iNews.id - PT PLN (Persero) berkomitmen menggenjot rasio elektrifikasi di Papua. Meski menjadi pekerjaan rumah terbesar, perusahaan pelat merah ini berusaha untuk menyokong cita-cita Indonesia untuk terang secara berkeadilan.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100 persen di Papua dan Papua Barat pada 2020 nanti, masih ada 414 desa dengan lebih kurang 78.000 rumah yang harus dilistriki.

Jadi Solusi Banjir Rob, Progres Tol Semarang-Demak Seksi 1 Tembus 58 Persen

Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini sebesar 98,3 persen, yang dicapai melalui kontribusi PLN (48,5 persen), program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTHSE) dari Kementerian ESDM dan listrik swadaya inisiatif pemda-pemda setempat.

Executive Vice President Operasi Regional Maluku Papua (OR-MP) Indradi Setiawan menegaskan, untuk menghadirkan terang di seluruh bumi Papua bukan masalah sederhana. Tantangan penugasan PLN di Indonesia Timur, khususnya Papua untuk menuju RDB 100 persen adalah keterbatasan infrastruktur karena sulitnya medan geografis, kerapatan hunian yang rendah, serta kompetensi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan.

Dia menjelaskan, wilayah Kerja PLN di Papua dan Papua Barat mencakup luar 546.633 km2 yang mencakup 3.749 pulau. Dari ribuan pulau itu hanya 140 pulau yang berpenghuni, dan PLN sudah melistriki 128 di antaranya dengan pembangunan transmisi sepanjang 218 kms yang dilayani gardu.

"128 pulau itu dilayani dengan 108 Sistem Kelistrikan, di mana 18 diantaranya merupakan Sistem Kelistrikan Besar (2 MW) dan 90 sisanya masuk Sistem Kelistrikan Kecil dengan kapasitas kurang dari 2 MW," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2019).

Total daya mampu dari 108 sistem kelistrikan itu mencapai 358.97MW, dengan beban puncak 285.45 MW. Dibandingkan dengan Jakarta yang mencapai 20.000 MW, angka ini tentu sangat kecil.

“Memang secara umum, kondisinya perlu ditingkatkan. Masalahnya pertumbuhan masing-masing distrik itu tidak sama. Kami harus berhitung cermat. Kalau over investasi juga bahaya, apalagi semua daerah itu masuk wilayah subsidi,” kata Indradi.

Dengan tantangan geografi, kerapatan hunian dan infrastruktur yang terbatas, Program 1000 Energi Terbarukan dipandang bisa menjadi solusi untuk percepatan elektrifikasi melalui implementasi model wireless electricity.

Untuk itu sedapat mungkin PLN mengoptimalkan energi lokal berbasis energi baru terbarukan. Optimalisasi energi lokal berbasis energi baru terbarukan diharapkan akan memperbaiki kinerja bauran energi sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP). Kendala lain yang rawan adalah sensitivitas suhu politik setempat.

“Memang semua harus melihat medan setempat mana yangmemungkinkan. Kalau belum mungkin, tidak boleh dipaksa karena malah programnya tidak akan jalan. Dan itu semua harus memperhitungkan biaya,” ucap Indradi.

Editor: Ranto Rajagukguk