Genjot Pembangunan Jalan Tol, Pemerintah Siapkan Skema Tarik Investor

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan upaya investasi yang aman agar semakin banyak lagi investor yang menanamkan modalnya di berbagai proyek terutama dalam proyek pengembangan infrastruktur seperti bisnis jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyatakan, masih banyak investor asing takut untuk mengambil risiko investasi berbasis proyek.

Baca Juga

Menaker Sebut Transisi Energi Hijau Butuh 1,5 Juta Tenaga Kerja dengan Keterampilan Khusus

Danang mengemukakan hal tersebut saat berpartisipasi dalam 2nd Indonesia Investment Day (IID) yang digelar di Singapura, Jumat (26/7/2019). Menurut Danang, ada tiga cara investasi yang mudah dan aman untuk para investor asing dapat memulai berinvestasi di bisnis jalan tol.

"Cara yang pertama adalah investasi melalui pasar modal. Saat ini sudah banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang merupakan perusahaan terbuka sehingga investor dapat dengan mudah membeli saham atau membuat kesepakatan strategis langsung dengan BUJT," ujar dia dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2019).

Cara yang kedua, lanjutnya, yaitu dengan membentuk konsorsium perusahaan dengan 33 BUJT di Indonesia. BPJT selaku regulator dapat memfasilitasi investor yang tertarik dalam skema investasi ini.

"Tentu saja hal ini aman bagi investor asing, mengingat BUJT memahami betul proses bisnis jalan tol sehingga mengurangi risiko yang harus dihadapi oleh investor asing," katanya.

Sedangkan cara yang ketiga adalah untuk para investor yang berani mengambil risiko, dapat melakukan investasi langsung ke Indonesia dengan membentuk BUJT dan menjadi lead konsorsium. "Sudah ada beberapa perusahaan asing yang melakukan hal ini, biasanya adalah perusahaan yang awalnya memang bergerak di bisnis jalan tol," ujar Danang.

Sebelumnya, ekonom UI Faisal Basri menyatakan, skema bisnis berbentuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dinilai masih ada ketidakpastian, sehingga membuat investor gamang menanamkan modalnya di proyek pemerintah tersebut.

"PPP (public private partnership atau KPBU) membuat swasta gamang, karena ketidakpastian,” kata Faisal Basri dalam diskusi bertajuk "Menjawab Tantangan Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum" di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Editor: Ranto Rajagukguk