Hadapi Dampak Perang Rusia-Ukraina, Sri Mulyani: Butuh Peran Super KSSK

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan butuh peran super Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menghadapi dampak perang Rusia-Ukraina.

Menurut dia, KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus berkoordinasi untuk menjaga pemulihan ekonomi dan yang mengalami tekanan akibat dampak perang Rusia-Ukraina.

BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Oktober 2025

"Saya bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK @wimboh.ojk, dan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan bersama, termasuk melalui respons kebijakan yang terkoordinasi dan tersinergi," ujar Sri Mulyani, dalam akun Instagramnya @smindrawati di Jakarta, Kamis(14/4/2022).

Menurut dia, ada 3 peran super KSSK dalam menghadapi berbagai eskalasi dari perang Rusia-Ukraina, yang telah memicu kenaikan harga minyak dan komoditas energi lainnya, serta menimbulkan goncangan pasar keuangan.

Berikut 3 peran super KSSK dalam mencermati berbagai faktor risiko global yang perlu diwaspadai:

1. Mengatasi risiko dinamika perang Rusia-Ukraina. Perang yang berkepanjangan dengan keterlibatan lebih banyak negara akan meningkatkan risiko baik bagi perekonomian maupun stabilitas sistem keuangan (SSK).

2. Mengatasi dampak perkembangan harga komoditas global, terutama energi dan pangan, terhadap inflasi yang akan memengaruhi kinerja korporasi dan rumah tangga.

3. Langkah kebijakan moneter negara maju, baik melalui kenaikan suku bunga acuan maupun normalisasi balance sheet yang dapat menyebabkan volatilitas pasar keuangan dan kenaikan cost of fund.

"Mengantisipasi ketiga hal itu, APBN akan terus memberikan respons aktif dan antisipatif serta menjadi shock absorber untuk melindungi kesehatan dan daya beli masyarakat. APBN juga akan terus dijaga kesehatannya agar mampu menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi," ujar Sri Mulyani.

BI melalui instrumen moneter terus menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, termasuk melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk turut mendorong pemulihan ekonomi.

OJK akan memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan dan menjaga SSK, termasuk mendorong peran industri jasa keuangan dalam menopang pemulihan ekonomi.

LPS akan memperkuat sinergi dengan implementasi program penjaminan simpanan dan resolusi perbankan yang kredibel.

"Langkah kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing lembaga akan terus dikoordinasikan KSSK untuk menjaga efektivitas dan ketepatan sasaran dari kebijakan," tutur Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa