Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kementerian PUPR Luncurkan E-Government

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan program e-goverment sebagai bentuk menghadapi revolusi industri 4.0. Meski sudah memiliki 90 aplikasi berbasis elektronik, namun semuanya belum terintegrasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, pihaknya bertekad untuk memberikan layanan bagi Kementerian PUPR dengan lebih baik. Sebab, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengamanatkan perapan sistem pemerintah berbasis elektronik (e-government) secara nasional tahun ini.

Baca Juga

BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Oktober 2025 

"Maka kami juga berusaha keras untuk dapat implementasikan digital sistem dan elektronik sistem pada semua sektor Kementerian PUPR ini yang  ditugaskan dan diamanatkan Kemenpan-RB," ujarnya dalam sambutan di kantornya, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Dalam program e-goverment ini, terdapat beberapa layanan kementerian PUPR yang saling terintegrasi seperti e-monitoring yang sudah lama dikembangkan namun sekarang sudah diperbaharui. Selain itu, terdapat juga sistem pemantauan dan evaluasi anggaran terpadu.

"Kami sudah dapat link dengan Kemenkeu dan monitoring setker satu per satu sehingga mereka bisa terpantau apakah laksanakan anggarannya dengan baik atau tidak," ucapnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal ini merupakan wujud untuk tanggung jawab pada amanah yang diberikan oleh rakyat. "Apa yang kami develop ini adalah dibiayai oleh APBN jadi kita wajib melaksanakan dengan baik untuk itu," kata dia.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan di era revousi industri 4.0 sudah tidak bisa lagi dilakukan birokrasi dengan cara konvensional. Oleh karenanya, di tahun ini, ia mendorong semua institusi pemerintah dan daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Mudah-mudahan tahun ini akan keluar perpres pemerintahan berbasis ekektronik yang mengintergrasikan semuanya. Saya dan  terus memeprbaharui sistem kepegawaian, tidak perlu lagi harus lampirkan macam-macam bahakan urusan pensiun," ujarnya.

Editor: Ranto Rajagukguk