Hadapi Taksi Online, Angkutan Umum Konvensional Siap Bertransisi

JAKARTA, iNews.id - Perkembangan teknologi memang tidak bisa dielakkan. Begitu juga dengan jasa angkutan yang sudah bertransformasi ke arah digital (online).

Adanya jasa angkutan berbasis online memang menjadi ancaman bagi jasa angkutan dalam trayek (konvensional). Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Ateng Aryono mengatakan, saat ini, jumlah angkutan dalam trayek se-Jabodetabek hanya tersisa 42 ribu unit.

Panel Surya Buatan Batam Tembus Pasar AS, Ekspor Capai Rp345,6 Miliar

Kini, jumlah taksi online telah mencapai ratusan ribu lebih di kawasan Jabodetabek. Sementara, angkutan dalam trayek masih bertahan meski akhirnya dilibas oleh perkembangan angkutan berbasis online.

“Kita bertahan sampai sekarang saja sudah bagus. Tapi, kita tidak menutup kemungkinan adanya transisi. Contoh saja, Blue Bird sama Go-Jek, Ekspress sama Uber,” katanya Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Dia menturukan, angkutan dalam trayek berpotensi bisa beralih sistem dengan adanya tuntutan perkembangan zaman. Ateng menjelaskan, dari 42 ribu unit angkutan dalam trayek se-Jabodetabek, 14 ribu di antaranya unit bus kecil (mikrolet), 15 ribu lebih angkutan lingkungan (bajaj dan becak).

Seluruhnya dinilai merasa tidak mampu bertahan dalam persaingan langsung dengan angkutan online. “Asal ada investment yang mau memodali dan provider yang ikut mendukung, kita akan bertransisi,” ucapnya.

DPP Organda juga mendukung adanya Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) atau biasa disebut kereta cepat yang menjadi perhatian pemerintah agar bisa dioperasionalkan pada 2019. Hal ini akan meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi, jasa angkutan online dan trayek sehingga mengurangi kemacetan Ibu Kota.

Walaupun ada perusahaan yang masih bertahan dalam bisnis angkutan dalam trayek, Ateng berharap terus melakukan perbaikan dan membenahi diri. Salah satunya, dengan cara memberikan kenyamanan pada penumpang.

“Rencananya Maret kita akan berlakukan taksi konvensional menggunakan AC. Seperti kalian tahu, bentuknya angkot pintunya seperti apa dan anginnya dari mana,” katanya sembari bercanda.

Sebagai informasi, DPP Organda mengambil sikap mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2018 tentang Jasa Angkutan Tidak Dalam Trayek.

“Pemerintah tidak boleh pilih kasih dalam proses penindakan.Karena tiga bulan berjalan sosialisasi seharusnya langsung berjalan. Toh, aturannya jelas. Oleh karena itu, tidak ada kata-kata mundur dan seharusnya tetap berjalan,” katanya Ateng.

Editor: Ranto Rajagukguk