Hasil Lelang Barang Pejabat Pemerintah Disalurkan untuk Pendidikan

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar lelang sukarela sejumlah koleksi pribadi milik beberapa pejabat negara. Dana lelang yang terkumpul rencananya disalurkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia.

"Sebenarnya hasil lelangnya itu kembali ke pemilik. Dan hasil lelangnya nanti semua sepakat akan disumbangkan ke pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah yang rusak," ucap Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Lukman Effendi di ruang pers Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Dari hasil lelang, ada dana yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara sisanya untuk disumbangkan ke bidang pendidikan. "Nilai bea lelangnya nggak banyak kita ambil, sekitar 0,2 atau 0,3 persen, kecil sekali," ujarnya.

Sekadar diketahui, dalam rangka peringatan Lelang Indonesia, terdapat barang-barang para pejabat negara yang turut dilelang selain barang sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Barang yang dilelang di antaranya berasal dari koleksi pribadi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri Mufidah Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Luar Negeri Retno Lestari, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Lelang sukarela akan digelar mulai 28 Februari 2018 dan berlangsung selama sepekan di Gedung Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Cara lelang yang diterapkan oleh DJKN ada dua skema, yakni konvensional dan melalui internet atau e-Auction dengan menelusuri website DJKN.

"Peringatan 110 tahun juga dimaksudkan untuk memperkenalkan lelang sebagai salah satu mekanisme jual beli yang aman, transparan, objektif, kepastian hukum dan kompetitif," katanya.

Pelaksanaan lelang ini dikatakan berfungsi untuk menambahk pundi penerimaan negara, penuntasan masalah hukum, penurunan kredit bermasalah pada perbankan, dan yang terpenting berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Editor: Ranto Rajagukguk