Hingga 7 Juni, Penyaluran BLT Dana Desa Baru Rp23,11 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga 7 Juni 2021 baru mencapai Rp23,11 triliun atau 32,5 persen dari pagu Rp72 triliun yang dianggarkan tahun ini.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Kementeriam Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan pencapaian tersebut menurun 24,2 persen dibandingkan realisasi tahun lalu untuk periode sama.

Mendag Busan Dorong Hilirisasi Komoditas Gambir

"Kalau dilihat progresnya memang relatif rendah. Ini sebetulnya kami harapkan bisa lebih tinggi lagi, karena realisasinya dari nilai salurnya, total baru ada di kisaran Rp3,5 triliun," kata Astera dalam video virtual, Kamis (10/6/2021).

Terkait dengan itu, lanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fokus mengoptimalkan BLT Dana Desa sebagai salah bentuk Perlindungan Sosial yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Astera mengungkapkan, minimnya realisasi BLT Dana Desa disebabkan masih banyak permasalahan terkait distribusinya. Oleh karena itu, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di daerah.

"Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi bersama, dan pemberian dukungan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat desa mengenai pemahaman mengenai BLT Desa,” ungkap Astera.

Dia memaparkan, pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan menyalurkan BLT Dana Desa tahap sebelumnya, agar dapat memperoleh BLT Dana Desa tahap ketiga yang akan disalurkan pada Juni 2021.

Hal ini juga menjadi kendala karena banyak daerah yang belum bisa merealisasikan Dana Desa dengan baik. “Saya ingin mengingatkan daerah segera menyelesaikan. Karena kalau BLT Dana Desa sebelumnya tidak direalisasikan, maka yang tahap selanjutnya tidak akan disalurkan,” kata Astera.

Sementara itu, Kasubdit Dana Desa Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jamiat Aries Calfat, mengatakan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang disalurkan ke Rekening Kas Daerah baru mencapai Rp 2,7 triliun atau 18,73 persen dari target penyaluran sebanyak Rp 14,4 triliun pada enam bulan pertama.

“Kemenkeu masih harus mendorong agar pemerintah daerah bisa melakukan percepatan sehingga BLT Desa bisa membantu masyarakat desa menopang perekonomian,” ujar Jamiat.

Dia mengungkapkan, dari total 434 kab/kota sebanyak 20 kab/kota belum menetapkan Perkada, 22 bupati/walikota belum menandatangani Surat Kuasa, 17.738 APBDes atau 23,66 persen dari total 74.961 APBDes belum ditetapkan, serta sebanyak 21.718 Perkades BLT belum diselesaikan atau setara dengan 28,79 persen dari total 74.961 desa.

“Di bulan Juni kita sudah bisa menyalurkan dana desa tahap III tapi kenyataannya masih ada 25-30 persen desa belum menyalurkan tahap I maupun II,” kata Jamiat.

Editor: Jeanny Aipassa