HT Dorong UMKM ke Bursa, Apindo: Beri Keringanan, Permudah Syaratnya
JAKARTA, iNews.id – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap adanya kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk go public atau melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).
“Persyaratannya harus bisa lebih terjangkau oleh mereka. Diberikan kelonggaran dan keringanan, misalnya dari segi aset dibuat aturan baru yang menyesuaikan dengan kondisi UMKM,” kata Hariyadi saat dihubungi Rabu, (2/5/2018).
Dia menuturkan, saat ini perusahaan kecil yang akan melantai di bursa saham harus memiliki aset minimal Rp5 miliar dan sudah beroperasi minimal 12 bulan. Menurutnya, perlu dibuka bursa saham baru sebagai papan kedua yang diperuntukan bagi pelaku UMKM. Hal ini akan mendorong pelaku UMKM masuk ke bursa tanpa persyaratan berbelit.
“UMKM ini sebetulnya sudah bertransformasi menjadi sangat efisien dan efektif dalam mengelola usahanya dan papan kedua itu menjadi sangat relevan kalau dibuka lagi,” kata Hariyadi.
Dia mengungkapkan, pada 1995 Indonesia memiliki dua bursa saham yakni, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. "Pada saat itu, Bursa Efek Surabaya berfungsi sebagai papan bursa khusus UMKM level menengah ke bawah,” terangnya. Namun, pada 2007 Bursa Efek Surabaya ditutup dan melebur dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia.
Dibukanya kembali papan bursa kedua bisa memberikan jalan kepada jutaan UMKM untuk bisa melantai di pasar modal. Dengan demikian mereka bisa menghimpun dana dari publik untuk membesarkan usahanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) melalui akun twitternya, @Hary_Tanoe, mengungkapkan harapannya agar UMKM diberikan kesempatan untuk go public.
“Pasar modal diharapkan memberi ruang untuk UMKM go public agar cepat berkembang,” tulis HT, Senin (30/4).
Dia mendorong perusahaan besar dan kecil untuk terjun ke bursa saham, salah satunya agar lapangan kerja tercipta. “Dorong perusahaan besar dan kecil go public, menciptakan investasi, lapangan kerja dan pemerataan,” kata HT.
Menurut HT, menciptakan investasi sebanyak-banyaknya dibutuhkan untuk membangun ekonomi Indonesia. Di sisi lain penciptaan lapangan kerja harus bertumbuh lebih cepat dari laju penduduk yang bertumbuh pesat setiap tahun karena bonus demografi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan merata ke seluruh lapisan masyarakat dan di seluruh daerah Indonesia.
Editor: Zen Teguh