Ibu Kota Baru Butuh Lahan 300.000 Hektare, Gunakan Tanah Negara

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membutuhkan lahan 300.000 hektare (ha) untuk membangun ibu kota baru pengganti Jakarta. Kebutuhan lahan ini seluruhnya diupayakan dari tanah milik negara.

"Semaksimal mungkin, sedapat mungkin, kalau bisa seluruhnya (tanah negara), sehingga biaya pembangunan itu, biaya pembebasan tanah menjadi minimum," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Baca Juga

Kemenperin Tingkatkan Standar Kualitas Emas Demi Pacu Daya Saing Industri Perhiasan

Dia memastikan, pemerintah sudah memiliki gambaran mengenai lokasi yang cocok dengan kriteria tanah negara. Lahan ini, kata dia, dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kita sudah tahu, sudah ada gambarnya. Tanahnya ada, lokasi bagus. Tanah negara. Bukan tanah ATR ya. Masih tanah kehutanan," katanya.

Baca Juga

Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa, Ini Kata Wali Kota Palangka Raya

Menurut Sofyan, tanah negara ini penting karena jika tidak dimiliki negara, nilai tanahnya melonjak saat pembebasan lahan. Dengan begitu, upaya pemindahan ibu kota tidak diikuti oleh pembelian tanah secara masif oleh berbagai pihak.

Mantan Menko Perekonomian ini menyebut, lahan seluas lima kali lipat Jakarta ini untuk tempat tinggal para ASN yang bertugas. Pemerintah bersama swasta akan membangun infrastruktur pendukung sehingga menjadi kota masa depan.

Sofyan memastikan, ibu kota ini tidak akan bernasib Jakarta yang semrawut. Pasalnya, ibu kota baru hanya menjadi pusat administrasi sementara pusat bisnis tetap di Jakarta, sehingga perusahaan-perusahaan besar tidak perlu ikut pindah.

Kota baru ini, lanjut Sofyan, juga akan mengusung tata kota yang baik dengan konsep modern dan ramah lingkungan layaknya negara-negara di Eropa.

"Jakarta kan dibandingkan Eropa, tidak friendly, taman terbatas. Kita ingin nanti jalan yang besar, ada danau, taman, dan kebun raya," ucapnya.

Editor: Rahmat Fiansyah