Impor Daging dari Brasil, Kemendag Tunggu Hasil Kunjungan Kementan
JAKARTA, iNews.id – Rencana pemerintah yang mendatangkan daging sapi impor dari Brasil, masih menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Di samping itu, Kementan masih melakukan observasi untuk membuktikan sapi di negara tersebut benar-benar terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
"Belum dari Brasil, menunggu pasti Kementan dulu berangkat ke sana. Kita belum bisa sebelum itu dinyatakan oke," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwandi Hotel Santika Premiere, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Dia menjelaskan, impor daging sapi sepatutnya datang sebelum Ramadan tiba. Pasalnya, untuk meredam harga di pasar setidaknya membutuhkan waktu sehingga mau tak mau pemerintah harus bekerja cepat. Di samping itu, Oke menilai, stok daging di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sudah semakin menipis.
"Itu yang harus kita kejar segera berangkat supaya begitu April sudah bisa berangkat," ujarnya.
Adapun soal kebutuhan daging sapi di Indonesia, Oke menyebut, tiap bulan rata-rata sebanyak 55.000 ton. "Kalau per bulan tidak salah rata-rata atau per tahun itu 660.000 ton. Rata-rata kalau per bulan 55.000 ton," ucapnya.
Sementara, stok daging sapi di Indonesia tahun ini, dikatakan mulai berkurang berkisar 233.000 ton. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk mengimpor daging saping guna memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran yang diprediksi meningkat drastis.
"Jadi saya enggak hafal pasokan dalam negeri berapa. Kalau enggak salah seingat kita minus 233.000 ton ya kurang lebih," ujarnya.
Sedangkan, menurut Oke, kebutuhan daging sapi nasional tiap tahunnya sebesar 660.000 ton dalam setahun. Dan memang kebutuhan daging sapi ini tidak terlepas impor tiap tahunnya. Tahun lalu saja, pemerintah telah mengimpor sebanyak kurang lebih 35 persen daging sapi.
"Kan tadi dari pasokan lokal berapa lupa tapi kayaknya kita akan kekurangan 233.000 ton dalam satu tahun. Karena pasokan dalam negeri cuma sekian kebutuhan kita 660.000 ton dalam setahun. Nah, sehingga nanti itu akan diatur dari mana masuknya siapa dan bagaimana itu bertahap," tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk