Indonesia Ajukan Keanggotaan OECD, Ini Harapan Jokowi
JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap proses masuknya Indonesia di keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dapat berjalan dengan baik dan cepat.
Hal itu, disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD, Mathias Cormann, bersama delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (10/8/2023).
"Presiden Jokowi berharap proses keanggotaan Indonesia di OECD dapat berjalan dengan baik dan cepat, serta dapat bermanfaat dalam memperbaiki kualitas kebijakan dan birokrasi di Indonesia," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers, Jumat (11/8/2023).
Menkeu menyampaikan, OECD mengapresiasi kepemimpinan Presiden dalam melakukan langkah-langkah reformasi pada sejumlah bidang guna memperkuat perekonomian nasional di tengah situasi ketidakpastian global.
“Sekretaris Jenderal (OECD) Cormann mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi di bidang investasi dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya,” ujar Sri Mulyani.
Menurut dia, kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan Indonesia merupakan mitra kerja utama dari OECD. Bahkan, Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerja sama, seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.
“Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment,” ungkap Sri Mulyani.
Dia mengatakan, Indonesia telah melakukan banyak reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD.
“Sehingga pada saat Indonesia akan dan ingin menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun, sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD,” tutur Sri Mulyani.
Editor: Jeanny Aipassa