Ini Alasan Luhut Ngotot KRL Tetap Beroperasi Selama PSBB

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan bersikeras KRL Commuter Line tetap beroperasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia mengklaim pertimbangannya semata soal mayoritas penumpang yang berasal dari kelas pekerja.

"Saya mendapatkan laporan dari banyak pihak bahwa penumpang KRL Commuter Line mayoritasnya adalah pekerja, dan banyak pula pekerja di sektor usaha yang masih diizinkan beroperasi selama PSBB," kata Luhut lewat akun Facebook-nya, Minggu (19/4/2020).

Baca Juga

IMF Ramal Ekonomi AS Melambat pada Akhir 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 11 sektor usaha yang diizinkan tetap beroperasi, yaitu kesehatan, bahan pangan atau makanan dan minuman, energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, dan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, kata Luhut, dia juga memperoleh aspirasi bahwa sebagian dari penumpang adalah tenaga medis yang setiap hari berangkat dari Jakarta menuju Bekasi. Lalu, banyak pekerja pabrik yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi sehari-hari.

"Jika KRL Commuter Line Jabodetabek tidak beroperasi, maka dirinya, akan semakin sulit menjangkau tempat kerjanya," ujarnya.

Jenderal purnawirawan militer itu mengaku alasan ini dia peroleh sesuai pesan Presiden Jokowi bahwa keputusan di tengah situasi seperti ini harus selalu mempertimbangkan sisi kehidupan rakyat yang paling sulit. Mereka yang masih tetap bekerja di luar rumah saat PSBB perlu diperhatikan.

Menurut Luhut, tiap kebijakan harus hati-hati dan diambil setelah merencanakan secara matang. Dia menyebut, KRL tetap beroperasi, namun dengan pembatasan waktu dan penumpang, setidaknya sampai bantuan sosial dari pemerintah sudah diterima masyarakat. Dia memastikan, keputusannya untuk menolak penghentian KRL bukan suatu hal yang final.

"Kami akan selalu mengevaluasi langkah-langkah dari setiap kebijakan yang diambil karena hari ini setiap kebijakan harus ditentukan dan dilakukan secara cepat tanpa perlu ada satu bagian masyarakat yang disulitkan oleh kebijakan yang kami buat bersama," katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah