Ini Tanggapan Bea Cukai usai Disebut Tak Transparan terkait Isi 26.415 Kontainer Impor

JAKARTA, iNews.id - Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nirwala Dwi Heryanto menjawab tudingan tidak transparan terkait data isi 26.415 kontainer impor yang sempat tertahan dan kemudian diloloskan dari pelabuhan.

Nirwala menuturkan, jika Kemenperin merasa tidak jelas dengan data isi puluhan ribu kontainer tersebut, sebaiknya ditanyakan langsung ke Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Dia menyayangkan sikap Kemenperin yang mempertanyakan hal tersebut di hadapan publik.

Baca Juga

Investasi di KEK Mandalika Tembus Rp5,73 triliun hingga Kuartal IV-2025, ITDC Siapkan Fase Pengemban

"Saya juga bingung tidak transparansi dimananya. Masa berbalas pantun di media, kan tidak lucu," ujar Nirwala usai jumpa pers Satgas Impor di Cikarang, Bekasi, Selasa (6/8/2024).

Nirwala menambahkan, Ditjen Bea Cukai sudah menjawab surat permohonan data yang diajukan oleh Kemenperin. Dia menuturkan, dalam surat tersebut sudah dipaparkan rincian data berdasarkan lampiran yang dikirimkan bersamaan.

"Kan awalnya beliau nanya isinya apa, yah kita jelasin dong, gitu aja. Yang ditanya isinya apa, ya sudah kita kasih tahu berdasarkan port ekonomi kategori yang dipakai di kode HS supaya datanya sama, ya sudah," ucapnya.

Perihal pelepasan 26.415 kontainer tersebut, Nirwala mengatakan, pihaknya memutuskan untuk melepas karena isi dari kontainer itu memenuhi syarat.

"Kalau memenuhi syarat yah dilepas dong, kalau tidak dilepas tapi memenuhi syarat, yah salah dong," tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menyatakan bahwa Kemenkeu tidak transparan terkait isi 26.415 kontainer yang tertahan dan kemudian diloloskan dari pelabuhan pada bulan Mei 2024.

Febri menyebut, sikap Kemenkeu tersebut menyebabkan terhambatnya langkah mitigasi lantaran Kemenperin belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif pelolosan isi kontainer tersebut dari pelabuhan.

"Menteri Perindustrian telah menerima surat balasan Menteri Keuangan yang disampaikan dan ditandatangani oleh Dirjen Bea dan Cukai. Surat dari Dirjen Bea dan Cukai tersebut diterima tanggal 2 Agustus 2024, dua pekan sejak surat tersebut ditandatangani, tanggal 17 Juli 2024," ucap Febri, Selasa (6/8/2024).

Editor: Aditya Pratama