Izin Usaha hingga Insentif Jadi Penyebab Utama RI Tak Dilirik Investor

JAKARTA, iNews.id - Bank Dunia dalam risetnya melaporkan, ada 33 perusahaan China yang merelokasi usahanya ke berbagai negara Asia. Namun, tidak ada satupun perusahaan tersebut yang memilih Indonesia untuk menanamkan modalnya.

33 perusahaan di China tersebut masuk ke Vietnam sebanyak 23 perusahaan. Sementara sisanya menyebar ke Kamboja, Thailand dan Malaysia.

Harga Biodiesel dan Bioetanol Kompak Naik di April 2026, Intip Rinciannya

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, Indonesia masih belum memiliki iklim investasi yang mumpuni di sektor manufaktur. Hal ini yang membuat Indonesia kurang menarik di mata investor asing dibandingkan negara tetangga.

"Perbedaan antara iklim investasi manufaktur di Indonesia dan Vietnam karena rezim perizinan dan insentif di Indonesia yang kurang menarik serta terputus dari rantai pasok global," ujarnya kepada iNews.id, Sabtu (7/9/2019).

Penyebab utamanya ialah proses perizinan di Indonesia yang masih rumit membuat investor enggan mendatangi Indonesia. Pasalnya, sistem perizinan Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah masih belum terintegrasi seperti di Vietnam.

"Contohnya soal Online Single Submission atau OSS dibawah BKPM pusat dan PTSP di tingkat daerah masih terhambat sinkronisasi izin wilayah. Investor yang sudah mengantongi izin di pusat, di daerah bisa digantung berbulan bulan. Ibarat masuk satu pintu keluarnya seribu jendela," kata dia

Kemudian, pemberian insentif fiskal yang tidak spesifik justru membuat investor menjadi tidak tertarik seperti tax holiday atau tax allowance yang tidak semua pengusaha membutuhkan insentif tersebut. Sementara Vietnam memiliki insentif CIT yang berlaku sesuai lokasi pabrik dan jenis usahanya.

"Kalau di Indonesia pemerintah kasih banyak insentif tapi belum tentu investor tertarik karena terlalu umum. Padahal ada juga kan investor di sektor tekstil misalnya lebih memilih insentif diskon tarif listrik di jam sibuk atau keringanan bea masuk untuk pengadaan mesin baru. Jadi tidak semua butuh tax holiday. Kalau insentif enggak spesifik namanya mubazir," ucapnya.

Selain itu, mahalnya biaya logistik yang sebesar 22-24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) membuat pelaku usaha berpikir ulang untuk membangun industri di Idnonesia. Pasalnya, biaya logistik yang sebanyak seperempat dari harga produk ini akan membuat beban biaya besar bagi perusahaan.

Sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga tidak mumpuni sehingga membuat industri manufaktur lambat berkembang. Pasalnya, SDM Indonesia kurang kompetitif dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur.

"Banyak investasi manufaktur yang potensial khususnya tekstil, elektronik dan otomotif. Tapi SDM kita hanya andalkan upah rendah. Padahal upah bukan faktor utama perusahaan lakukan relokasi industri. Karena SDM kita kurang kompetitif. Yang diajarkan di lembaga pendidikan tidak nyambung sama kebutuhan rantai pasok global. Itu PR yang perlu diperbaiki. Reformasi institusi pendidikan secara radikal yang diperlukan," tutur dia.

Editor: Ranto Rajagukguk