Jaga Inflasi Tetap Rendah, Menko Darmin Akan Tambah 10 TPID

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah terus mewaspadai ketidakpastian global dan faktor internal yang bisa memengaruhi ekonomi nasional, terutama terhadap pergerakan inflasi. Untuk itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) berkoordinasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua TPID Darmin Nasution mengatakan, pihaknya telah membentuk 532 TPID yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Kini, tim akan disebar di 10 daerah lain sehingga upaya pemerintah untuk menekan inflasi bisa optimal ke depannya.

Dampak Tarif Mereda, Ekspor Jepang Naik 3,6 Persen pada Oktober 2025

Darmin menambahkah, pemerintah telah mematok target inflasi pada 2021 di kisaran 3 persen. Karena itu, pembentukan TPID di daerah menjadi penting untuk berkoordinasi langsung dengan Pemda.

"Bahwa presiden dan hadirin sekalian sasaran inflasi tahun 2019 sampai 2021 telah ditetapkan pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia yaitu 3,5 persen tahun 2019, 3 persen tahun 2020 dan 3 persen tahun 2021 dengan masing-masing deviasi sebesar 1 persen," ucapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Selain itu, TPID juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi 2019-2021. Darmin menyampaikan, perekonomian global masih dalam kondisi penuh ketidakpastian dan bergerak menuju keseimbangan baru. Untuk mencapai target-target pembangunan nasional, pemerintah tak hanya merancang program untuk mengejar proyeksi pertumbuhan yang tinggi.

Pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan inflasi yang rendah. Tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir berhasil dijaga di bawah 3,5 persen.

"Pencapaian tersebut merupakan buah sinergi antara pemerintah baik pemerintah pusat pemerintah daerah, Bank Indonesia dan tentu saja juga Otoritas Jasa Keuangan. Selain inflasi yang rendah dan stabil pertumbuhan ekonomi juga semakin berkualitas seperti tercermin dari membaiknya berbagai indikator sosial," tuturnya.

Dari inflasi yang stabil serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka dampaknya juga berimbas pada tingkat kemiskinan pada Maret 2018 yang menunjukkan tanda perbaikan yakni sebesar 9,82 persen. "Kita memasuki angka satu digit untuk tingkat kemiskinan merupakan titik terendah sejak tahun 1970," ucapnya.

Begitu pula dengan tingkat ketimpangan yang mencapai gini ratio 0,389 atau terendah sejak Maret 2012. Mantan gubernur BI ini juga akan menindaklanjuti target TPID 2017 lalu yang harus bisa direalisasikan di tahun ini, seperti menjaga inflasi pangan di kisaran 4-5 persen, hingga pengawasan distibusi dan perdagangan pangan di daerah.

Berikut delapan poin tindakan rakornas TPID 2017 lalu yang harus dicapai di tahun ini:

1. Menetapkan target inflasi volatile food harga pangan yang bergejolak pada kisaran 4 sampai 5 persen di tahun 2017 dan 2018

2. Optimalisasi APBD perluasan area tanam, pengaturan kalender tanam, dan pengembangan bibit produk-produk pertanian

3. Memasukkan program stabilisasi harga dalam dokumen perencanaan pembangunan

4. Membangun pusat informasi harga pangan strategis di pusat dan daerah

5. Memperkuat sektor pertanian melalui pengelolaan agribisnis dan penguatan kelembagaan petani

6. Memperluas akses KUR melalui penurunan suku bunga kur menjadi 7 persen penyempurnaan mekanisme penyaluran melalui peningkatan alokasi untuk kegiatan kegiatan produksi mencapai 50 persen, pembayaran kredit pada saat panen atau istilah di masyarakat bayar setelah panen.

7. Memperluas akses pemasaran petani dan menyederhanakan rantai distribusi melalui pengembangan platform e-commerce pangan.

8. Penguatan pengawasan distribusi dan perdagangan pangan di daerah.

Editor: Ranto Rajagukguk