JK: Dari 5 Direksi PLN, 4 Masuk Penjara

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkomentar tentang pejabat PT PLN (Persero) yang terjerat masalah hukum. Dari lima pejabat sebelumnya, empat Direksi disebut masuk jeruji besi.

“Asosiasi pengusaha harus hati-hati hadapi. Dari lima direksi PLN, empat masuk penjara," ujarnya JK di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Baca Juga

Indonesia-Irak Bahas Potensi Penguatan Kerja Sama Sektor Migas

Dia menyatakan, para pemangku kepentingan memang harus berhati-hati dalam merealisasikan proyek kelistrikan. Namun, jangan sampai proyek berskala strategis dan penting ini menjadi molor karena kekhawatiran yang berlebih.

"Saya paham listrik ini sesuatu yang harus hati-hati tapi lama-lama jadi ketakutan. Penting, tapi takut,” ujar JK.

Karena itu, keterlibatan penegak hukum menjadi sangat penting untuk membahas koridor-koridor aturan yang sesuai dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Dengan begitu, swasta dan PLN sebagai offtaker dan penyalur listrik bisa menjalankan pembangunan dengan baik.

"Kita harus peringati juga penegak hukum. Jadi pengusaha harus jalankan bisnisnya dengan baik," katanya.

Selain itu, untuk mengatasi isu sering ditangkapnya direksi PLN, JK memastikan pemerintah akan melakukan pembenahan dengan mempermudah berbagai proses perizinan. 

"Sehingga tanggung jawab enggak semua ke PLN. Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) juga tanggung jawab kalau ada masalah sehingga ada kepastian usaha, sehingga terhindar masalah tidak jelas," ucapnya.

Sebagai informasi, mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjadi tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan Basir ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Nur Pamudji yang juga tersangka kasus korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) PT Trans Petrochemical Pacific Indotama (TPPI) atau Tuban Konsorsium.

Editor: Ranto Rajagukguk