Jokowi: APBN 2022 Harus Mendorong Kebangkitan Nasional dan Reformasi Struktural

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN 2022 yang berjumlah Rp2.714,2 triliun harus mendorong kebangkitan nasional dan mendukung reformasi struktural.

Terkait dengan itu, APBN tahun 2022 harus dirancang responsif, antisipatif, fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Wamen ESDM Ungkap Kondisi Terkini Pasokan Energi di Sumbar Pascabencana

"Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum berakhir, antisipasi dan mitigasi harus terus disiapkan, termasuk dalam menyusun APBN. Hal ini harus mendorong kebangkitan nasional melalui pemulihan ekonomi dan mendukung kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilakukan," kata Jokowi, dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022, secara simbolis di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun
2022, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA Tahun 2022 secara simbolis kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran, serta penyerahan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para Gubernur di Istana Merdeka.

Menurut Jokowi, melalui APBN tersebut, pemerintah berfokus kepada enam kebijakan utama yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, dan meningkatkan SDM yang unggul.

Selain itu, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Terlebih lagi dalam menghadapi KTT G20 dimana Indonesia menjadi Presidensi G20, dimana Indonesia harus menunjukkan peran nyata dalam menghadapi perubahan iklim, terutama pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan, melalui aksi nyata dalam komitmen pada green and sustainable economy.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir secara langsung untuk menerima DIPA Tahun 2022 secara simbolis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan salah satu dari sembilan
Kementerian/Lembaga yang memenuhi kriteria antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja penganggaran yang baik.

Kementerian/Lembaga lain yang juga turut hadir secara langsung yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Editor: Jeanny Aipassa