Jokowi Kritik Serapan APBD Rendah, Ini Kata Kemendagri

JAKARTA, iNews.id - Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengkritik rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, anggaran menjadi pendorong utama ekonomi di tengah pandemi.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian mengungkapkan terdapat 346 daerah yang realisasi APBD-nya di bawah 75 persen menjelang akhir tahun. Ratusan daerah itu berada di bawah rata-rata nasional.

Baca Juga

Purbaya Ajarkan Siswa SMA Soal APBN, supaya Cerdas saat Kritik Pemerintah

Salah satu penyebabnya, menurut Ardian, terletak pada pengesahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini disalurkan langsung ke sekolah-sekolah. Rekonsoliasi data antara Pemprov dan Pemkab perlu dipercepat.

"Karena BOS ini dari langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke sekolah, perlu pengakuan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah yang bisa dikatakan realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi,” katanya, Rabu (16/12/2020).