Jokowi Kritik Serapan APBD Rendah, Ini Kata Kemendagri

JAKARTA, iNews.id - Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengkritik rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, anggaran menjadi pendorong utama ekonomi di tengah pandemi.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian mengungkapkan terdapat 346 daerah yang realisasi APBD-nya di bawah 75 persen menjelang akhir tahun. Ratusan daerah itu berada di bawah rata-rata nasional.

Baca Juga

Biaya Operasional Naik, Pengusaha Kapal Minta Menhub Sesuaikan Tarif Penyeberangan

Salah satu penyebabnya, menurut Ardian, terletak pada pengesahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kini disalurkan langsung ke sekolah-sekolah. Rekonsoliasi data antara Pemprov dan Pemkab perlu dipercepat.

"Karena BOS ini dari langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke sekolah, perlu pengakuan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah yang bisa dikatakan realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi,” katanya, Rabu (16/12/2020).

Selain itu, Ardian menyoroti rendahnya belanja modal di daerah-daerah. Padahal, belanja modal memberikan dampak yang besar bagi perekonomian.

"Untuk belanja barang dan jasa di provinsi angkanya di 70,49 persen untuk belanja modal di 50,84 persen," ucapnya.

Ardian meminta kepala daerah segera memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengecek realisasi APBD. Jika masih ada yang belum cair, SKPD bisa menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga. 

Dia mengingatkan pemda untuk memperhitungkan sisa waktu yang ada terutama waktu-waktu yang terpotong lantaran cuti bersama.

 "Teman-teman Papua biasanya di tanggal 18 Desember bahkan sudah cuti bersama, ini perlu disusun langkah-langkah strategis agar proses realisasi di tahun 2020 setidaknya bisa pada angka yang optimal," tuturnya.

Editor: Rahmat Fiansyah