Jokowi Panggil Menko Perekonomian hingga Gubernur BI, Bahas Dampak Konflik Iran-Israel

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas dengan memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini, Selasa (16/4/2024). Ratas tersebut membahas terkait konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel baru-baru ini.

"Tadi Pak Presiden bahas terkait dengan apa yang terjadi dengan timur tengah, terutama terkait Iran-Israel," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

DJP Catat 1,34 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan per 3 Februari 2026

Airlangga menambahkan bahwa pentingnya deeskalasi untuk negara-negara yang terlibat dalam konflik khususnya Iran dan Israel.

"Dari sisi perekonomian kita melihat tentu ada lonjakan harga minyak imbas serangan Israel ke Iran di kedutaan Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan Iran," tuturnya.

Presiden Jokowi Gelar Rapat Kabinet Bahas Ketegangan Iran dan Israel Hari Ini

Dari segi ekonomi, kata Airlangga, Laut Merah dan Selat Hormuz menjadi penting untuk dijaga. Sebab, sebanyak 33.000 kapal minyak melintasi Selat Hormuz dan 27.000 kapal melintas Laut Merah.

"Secara fundamental perekonomian Indonesia tumbuh solid 5 persen. Dengan inflasi 2,5 plus minus 1 persen. Neraca dagang surplus. Cadangan devisa masih sekitar 136 miliar dolar AS. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks menguat di tengah rilis ekonomi amerika yg menguat kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian dan tentu yang harus dimitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, emas US dolar dan nikel alami kenaikan," kata dia.

Terkait nilai tukar dan pasar modal, Airlangga menyebut keduanya secara global mengalami pelemahan, namun Indonesia dibandingkan per countries relatif masih aman.

Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa kebijakan, antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan harga logistik dan minyak.

"Sektor riil dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan ini salah satu yang dilihat dan tentu sangat berpengaruh terhadap impor dan efek eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu plus minus harus diperhatikan," ucap Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi investor serta juga memperkuat daya saing dan juga menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Menurutnya, kepastian kepastian tersebut harus tetap dijaga.

"Tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas tentunya menjaga agar defisit berada di rentang yang diperbolehkan undang-undang," ujarnya.

Selain Airlangga beberapa menteri yang hadir antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Editor: Aditya Pratama