Jokowi Siapkan Anggaran Infrastruktur 2024 Capai Rp422,7 Triliun, Termasuk Pembangunan IKN

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pada tahun 2024 pemerintah mengalokasikan APBN sebesar Rp422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan hingga ekonomi.

Jokowi menuturkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Baca Juga

WIKA Garap Proyek LPG Tuban, Tuntas 2026

"Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun," ujar Jokowi saat membacakan Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Di samping itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan untuk menjaga ketersediaan air baku, pembangunan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier untuk peninjauan produktivitas pertanian.

Baca Juga

Jokowi Umumkan Gaji PNS 2024 Naik 8 Persen, Pensiunan Meningkat 12 Persen

"Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi," tuturnya.

Baca Juga

Presiden Jokowi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Sebesar 5,2 Persen, Inflasi 2,8 Persen

Selain itu, anggaran infrastruktur juga dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ditargetkan, mulai tahun 2024 mendatang pemindahan PNS tahap satu sudah mulai dilakukan sekaligus menandakan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara.

"Pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN," ucapnya.

"Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan," katanya.

Editor: Aditya Pratama