Jonan: Saya Mohon Menkeu Segera Bayar Subsidi ke PLN dan Pertamina

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera membayar tagihan subsidi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (persero).

Pembayaran tersebut penting untuk mendukung kondisi arus kas keuangan kedua badan usaha milik negara (BUMN) itu setelah keputusan tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tidak naik untuk tiga bulan ke depan.

Baca Juga

Kementerian PU Minta Tambahan Anggaran Rp43,41 triliun di 2026, untuk  Apa Saja?

"Jadi saya sudah mohon ke Menkeu ada alokasi segera untuk membayar tagihan Pertamina sebagai badan usaha kepada pemerintah. Jadi ini PLN juga sama, kan sebenarnya secara anggaran kan sudah dialokasikan," kata Jonan di Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Menurut Jonan, alokasi anggaran negara untuk subsidi PLN dan Pertamina sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Oleh karena itu, Jonan berharap tagihan yang harus dibayar negara bisa segera dilakukan.

"Ini ada perhatian, ini masalah cash flow saja. Kalau tagihan tetap, tapi ada dorongan supaya Kemenkeu segera membayar ini," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menambahkan, tagihan subsidi Pertamina mencapai Rp40 triliun. Dari jumlah tersebut, untuk tagihan BBM TNI dan Polri sudah dicairkan sebesar Rp5,5 triliun.

"TNI Polri kan Rp10 triliun dan sudah dibayar Rp5,5 triliun. Kita berharap awal tahun ini dan tahun depan sisanya," ujarnya.

Elia mengaku, arus kas Pertamina masih cukup aman. Pasalnya, laba Pertamina masih cukup besar.

“Kemarin kan laba di 1,9 miliar dolar AS, hampir 2 miliar dolar AS. Jadi cash flow tidak ada gangguan," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Menurut Sofyan, pada prinsipnya PLN memahami keinginan pemerintah untuk tidak menaikan tarif dalam tiga periode ke depan. Untuk itu, PLN akan terus melakukan efisiensi berbagai komponen biaya.

"Ini akan kami lakukan dalam 3 bulan. Secara cash flow masih cukuplah, kan ada permbayaran subisidi dari pemerintah dan itu memperkuat kami punya cash flow," ujarnya. (Feby Novalius)

Editor: Ranto Rajagukguk