Kawal 7 Pos PLBN, BNPP: Membangun Gampang, Tapi Merawatnya Susah

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menyerahkan pemanfaatan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLN) kepada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Pemanfaatan itu diharapkan dapat dioptimalkan dengan menjaga dan merawat tujuh PLBN secara baik.

"PLBN ini perlu dikawal oleh PUPR, karena kami (BNPP) bukan ahli dalam bidang bangunan. Memelihara dan merawat memang lebih sulit. Apalagi budaya Indonesia, membangunnya gampang, tapi merawatnya yang susah. Kalau sudah begitu kita sudah termasuk golongan orang zaman now," ujar Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo usai penandatanganan serahterima 7 Pos Lintas Batas Negara di BNPP, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Baca Juga

Kinerja Ekspor RI Diperkirakan Tertahan pada 2026, Tarif Trump hingga Harga Komoditas Jadi Pemicunya

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, tiap bangunan pos perbatasan sudah dicantumkan tata cara pemeliharaan operasionalnya, termasuk lingkungannya.

"Prinsipnya kan seluruh komponen atau elemen bangunan itu suda ada spesifikasinya. Itu sudah ada tata cara untuk pemeliharaan operasionalnya. Misalnya lingkungannya, kayak taman dan sebagainya. Harus berkala pemeliharaannya, kalau enggak nanti rusak," tutur dia.

Lebih lanjut Sri Hartoyo mengatakan, jika terjadi kerusakan, pihaknya tetap bertanggung jawab membenahi PLBN dan secara berkala memantau kondisi bangunan. "Karena itu, pembersihan secara berkala terhadap bangunan dan semuanya yang merupakan aset gedung beserta lingkungannya sangat penting," ujarnya.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah memfokuskan pada pengembangan fasilitas umum dan fasilitas khusus (fasus/fasum) pada tujuh PLBN yang meliputi Entikong di Sanggau, Aruk di Sambas, Nanga Badau di Kapuas Hulu, Motamassin di Malaka, Motain di Belu, Wini di Timor Tengah Utara, dan Skouw Jayapura.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan fasus dan fasum PLBN akhir tahun 2018 rampung dikerjakan. Namun diakui, target itu bisa saja meleset atau rampung dibangun di awal 2019. "Karena ini perintah Pak Presiden, kami usahakan akhir tahun 2018 sudah bisa selesai, mudah-mudahan," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk