Kawal Vaksinasi Covid-19, Erick Thohir dan Budi Gunadi Sambangi KPK 

JAKARTA, iNews.id  - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Erick dan Budi ke Gedung Merah Putih menggandeng KPK mengawal pendistribusian dan vaksinasi Covid-19. 

Dalam pertemuannya, Erick menyampaikan sejumlah progres ihwal pendistribusian vaksin Sinovac, China yang sudah dilakukan PT Bio Farma (Persero) sejak 3-5 Januari 2021 di 34 Provinsi di Indonesia. Termasuk sistem satu data yang sudah disiapkan Kementerian BUMN, PT Telkom Indonesia, Bio Farma.   

Baca Juga

IMIP Jadi Pemicu Pertumbuhan Ritel Modern yang Agresif

"Tadi ada tiga hal yang kami sampaikan kepada KPK. Jadi kami di BUMN mendapat penugasan, tugas yang diberikan kepada kami sudah seyogyanya kita jalankan secara baik-baik dan secara transparan mungkin," ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (8/1/2021).  

Terkait pendistribusian vaksin, dia kembali mengingatkan agar pemerintah secara konsisten mengamankan vaksin Sinovac agar tetap berada di suhu 2-8 derajat celsius. Ini demi menjaga kualitas saat program vaksinasi dilakukan.  

Baca Juga

Naik 1,69 Persen, IHSG Bertengger di Level 6.257 

Dia menyebut, jika vaksin Sinovac yang saat ini berada di dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota tidak diamankan dalam suhu yang telah ditentukan, maka vaksin yang akan diberikan untuk program vaksinasi kualitasnya sudah tidak sesuai. Sementara terkait dengan infrastruktur sistem satu data, ini digunakan untuk mengatur vaksinasi agar tepat sasaran.  

Sistem yang tengah dibangun tersebut akan mendata penerima vaksin melalui penyaringan data individu penerima vaksin prioritas. Setelah itu akan dikembangkan aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri dengan memetakan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. 

Di mana, seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian dengan kementerian dan lembaga terkait. Melalui sistem tersebut, peserta penerima vaksin tidak dapat terdaftar di sistem lain sehingga meminimalisir kemungkinan duplikasi dan diterima masyarakat tepat sasaran. 

Editor: Dani M Dahwilani