Kementerian PUPR Bangun Rusunawa untuk PNS di Bali

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menambah pasokan unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya adalah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk aparatur sipil negara (ASN).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meresmikan rusunawa yang diperuntukkan bagi ASN Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Baca Juga

Dirjen Minerba Yakin Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Pengaruhi Penerimaan Negara

Khalawi mendorong agar para ASN muda untuk melirik rusunawa karena dinilai cocok dengan karakter generasi milenial. Hunian vertikal menjadi pilihan tepat karena mereka biasanya lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan sementara ketersediaan tanah semakin terbatas.

“Kalau masih single bisa memilih tipe studio, bila sudah berkeluarga bisa memiliki tipe 36. Harga sewanya relatif terjangkau dengan kualitas cukup baik. Nanti bila penghasilan semakin meningkat bisa mengangsur membeli apartemen/rumah tapak,” kata Khawali saat peresmian di Denpasar, Bali melalui keterangan tertulis, Minggu (11/3/2018)

Rusunawa, kata Khawali, diperuntukkan bagi MBR dengan penghasilan maksimal Rp7,5 juta per bulan dapat menikmati rusun subsidi tersebut. Selain itu, pemerintah juga memiliki program subsidi rumah tapak dengan penghasilan MBR yang mendapatkan KPR Subsidi maksimal Rp4,5 juta per bulan.

Menurut Khawali, pemerintah siap mendukung pembangunan rusunawa untuk generasi milenial. Mekanismenya, kata dia, pemerintah daerah menyediakan lahan dan mengajukan usulan pembangunan rusun kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.

Pembangunan rusunawa untuk ASN Kemenkumham itu menghabiskan dana Rp14 miliar dengan menggunakan anggaran Kementerian PUPR tahun 2017. Bangunan tersebut memiliki 3 lantai dengan 47 unit dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sambungan listrik dan sarana air bersih, tempat parkir dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).

“Kalau di lokasi lain bisa dibangun 4 lantai, namun karena aturan di Bali, kita  hanya bisa membangun unit Rusun 3 lantai. Untuk harga sewanya nanti akan ditentukan oleh pihak pengelola,” jelas Khalawi.

Selain Rusunawa ASN, lanjut Khalawi, Kementerian PUPR juga membangun rusunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan dan anggota TNI dan Polri.

Pada 2017, proyek pembangunan rusun Kementerian PUPR mendekati target yang dicanangkan. Dari total yang direncanakan sebanyak 13.253 rusun di seluruh Indonesia, berhasil dibangun keseluruhan 13.251 unit. Adapun, pada tahun 2018 ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sebanyak 13.405 unit rusun.

Editor: Rahmat Fiansyah