Komisi V DPR Minta Pemerintah Tegas Larang Masyarakat untuk Mudik

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah sampai saat ini belum juga melarang masyarakat untuk mudik Lebaran di tengah wabah virus corona (Covid-19). Sejauh ini, pemerintah hanya memberi imbauan dan menerbitkan kebijakan social safety net guna mencegah masyarakat mudik ke kampung halaman.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati meminta agar pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya. Pasalnya, dengan masyarakat yang belum dapat dipastikan terpapar virus, dikhawatirkan risiko penyebaran virus corona ke kampung halamannya meningkat.

Baca Juga

Kadin Harap BUMN Tekstil Bisa Atasi Banjir Impor hingga Perkuat Daya Saing Industri

"Saya meminta pemerintah tegas dalam hal ini. Jadi, kami Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terkait aturan pelaksanaan mudik tahun ini dikarenakan adanya pandemi covid-19. Jangankan pendatang, masyarakat di sana saja sekarang sudah kesulitan untuk menghadapi Covid-19 dengan segala keterbatasan," ujar Nurhayati dalam video conference, Minggu (12/4/2020).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, dengan dilarangnya mudik maka akan membantu daerah. Saat ini masih terjadi serba keterbatasan peralatan untuk mencegah virus corona, tenaga kesehatan, dan anggaran pemerintah daerah.

Baca Juga

Ridwan Kamil Berharap MUI Keluarkan Fatwa Soal Mudik di Tengah Wabah Corona

"Jadi, kita harus mengetahui bahwa ada suatu daerah yang hanya punya ventilator satu, seperti kita ketahui, apabila ada orang yang positif (corona) membutuhkan ventilator apabila dia sudah harus dirawat," kata dia.

Dengan adanya upaya pemerintah yang menyiapkan jaring pengaman sosial, untuk membantu masyarakat yang dikategorikan terimbas dengan ekonomi saat ini, seharusnya pemerintah bisa dengan tegas melarang mudik.

Terlebih, adanya anggaran besar untuk memberikan sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600.000 per kepala keluarga, dirasa sudah cukup untuk menahan masyarakat agar tidak mudik. "Buat apa pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang memang salah satunya adalah intervensi dari bantuan tunai, sembako, dan lain-lain," ucap Nurhayati.

Editor: Ranto Rajagukguk