Kondisi Darurat Pandemi Covid-19, Jokowi Sentil Pejabat yang Malas-malasan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat kerja nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa 2020. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyoroti beberapa masalah terkait realisasi anggaran dan hambatan-hambatannya. 

Dia mengatakan, untuk sistem pengadaan barang dan jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus berani melakukan banyak terobosan dengan memanfaatkan teknologi modern. Terobosan ini diperlukan untuk memonitor transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) secara real time. 

Baca Juga

YLKI dan Pertamina Patra Niaga Kawal Kenyamanan Masyarakat Berlibur Selama Nataru

"Dengan bantuan teknologi terkini, kita bisa memonitor real time transaksi mereka, apakah sudah terserap 100 persen dari total belanja pengadaan atau belum, sehingga mereka bisa diberi alarm peringatan," ujar Jokowi secara virtual di Jakarta, Rabu (18/11/2020). 

Selain itu, lanjut dia, dengan berpijak pada data tersebut, para menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) bisa diberi alarm untuk melakukan langkah percepatan. Terlebih, karena situasi pandemi Covid-19, pengadaan adalah aspek yang sangat penting. 

Baca Juga

Jokowi Tagih Komitmen Kadin untuk Dampingi 1 Juta Petani Swadaya

"Alarm peringatan perlu, karena masih banyak yang bekerja dengan cara lama. Bahkan kondisi darurat masih saja bekerja dengan biasa-biasa saja, belum berganti ke channel yang extraordinary," katanya.

Dia juga menyoroti kinerja mereka yang belum mengubah standard operating procedure (SOP) dari normal menjadi SOP yang penuh terobosan. Hal ini yang menyebabkan realisasi anggaran menjadi terlambat.

"Ini contohnya konstruksi, per November baru Rp40 triliun. Kalau misal jadi, barangnya kayak apa? Kalau bangunan ya ambruk, jembatan ambruk. Jangan sampai semuanya diulang-ulang, malah numpuk di akhir tahun," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk