Konversi Hutan Harus Pertimbangkan Dampak ke Perekonomian

JAKARTA, iNews.id - Seiring dengan tingginya populasi manusia, peningkatan kebutuhan mendorong pemanfaatan dan eksplorasi hutan berlebih. Hasil kekayaan hutan di Indonesia merupakan salah satu sumber perekonomian nasional.

Berdasarkan data FAO tahun 2010, sektor kehutanan berkontribusi terhadap lapangan pekerjaan bagi 74.700 penduduk Indonesia. Alih fungsi hutan untuk kegiatan produksi seringkali mengorbankan fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem dan habitat bagi segala keanekaragaman hayati di dalamnya. Apakah keuntungan pembukaan lahan hutan untuk kegiatan ekonomi sebanding dengan kerugian nilai ekositem yang hilang.

Aturan Baru Kemendag, 35 Persen Distribusi MinyaKita Wajib oleh BUMN

Simulasi model ekonomi telah banyak dilakukan untuk mengetahui apakah dengan membuka hutan, keuntungan yang diperoleh secara ekonomi lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan sejumlah lahan hutan tersebut. Studi yang dilakukan di Amazon Brazil tahun 2008 memprediksi kerugian ekonomi dari adanya perubahan iklim akibat pembukaan lahan untuk pertanian sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020, dan dapat mencapai 14 miliar dolar AS pada tahun 2070.

Model valuasi ekonomi juga dilakukan di hutan Sabah Malaysia oleh Infectious Disease Emergence and Economics of Altered Landscapes Program (IDEEAL) untuk mengetahui dampak ekonomi akibat deforestasi hutan melalui skenario penggunaan lahan. Berdasarkan hasil simulasi model ekonomi hutan di Sabah, dapat disimpulkan bahwa deforestasi sudah selayaknya untuk dihentikan. Konversi aktual hutan yang terkonversi di Sabah menunjukkan proporsi yang sub-optimal.

"Simulasi model ekonomi juga akan dilakukan dalam penelitian DEAL yang berlokasi di Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Model ekonomi tersebut diharapkan dapat memproyeksikan biaya terkait munculnya penyakit akibat perubahan pengunaan lahan di Indonesia dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi, sehingga dapat meringankan dampak negatif akibat perubahan lahan yang mungkin muncul," ujar Ketua Dewan Guru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/3/2018).

Wiku yang juga Koordinator INDOHUN ini melanjutkan model ekonomi juga dapat memberikan rekomendasi perumusan kebijakan yang berkelanjutan hingga digunakan untuk menuntut keadilan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembukaan lahan.

Kerugian ekonomi akibat rusaknya hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan tidak bertanggung jawab oleh pihak swasta dapat menjadi pelanggaran hukum perdata melalui perhitungan jumlah kerugian negara oleh lembaga terkait. Akan tetapi, hutan dan sumber daya di dalamnya membutuhkan definisi yang jelas dalam hal kerugian negara, keuangan, ataupun kekayaan negara.

“Penerapan nilai-nilai ekosistem hutan di Indonesia tentunya membutuhkan kerja sama lintas sektoral di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengambilan contoh dari negara-negara yang telah berhasil menggunakan konsep valuasi hutan dalam kebijakan pemerintahannya dapat menjadi referensi menuju kebijakan kehutanan yang berkelanjutan,” tutur dia.

Editor: Ranto Rajagukguk