Krisis Ekonomi Srilanka: Posisi Menkeu Kosong, Presiden Nyatakan Negara Bangkrut

JAKARTA, iNews.id - Krisis ekonomi Srilanka semakin parah. Hingga kini, posisi Menteri Keuangan (Menkeu) tetap kosong. Presiden Srilanka, Gotabaya Rajapaksa, juga telah menyatakan negara bangkrut dan tak sanggup membayar utang.

Jikalau diurut ke belakang, krisis ekonomi Srilanka bermula dari kebijakan Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk melakukan pemotongan pajak secara besar-besaran terhadap seluruh rakyat Srilanka.

Jumlah Penumpang Pesawat Domestik Turun 2,2 Persen Selama Arus Mudik Nataru 2025/2026

Awalnya kebijakan ini ditentang oleh mantan menkeu, karena menurutnya dapat menimbulkan kebangkrutan negara. Namun hal tersebut diabaikan oleh Gotabaya Rajapaksa dan berakhir dengan krisis perekonomian Srilanka saat ini.

Jabatan mengeri keuangan yang masih saja kosong juga menjadi penyebab krisis semakin parah mengingat kekosongan ini menjadi penghambat negosiasi dengan IMF terkait bailout.

Dikutip dari beberapa sumber, sejumlah politisi dari partai presiden, Sri Lanka Podujana Peremuna (SLPP), menolak untuk menempati posisi menteri keuangan. Hingga kini, setidaknya empat orang anggota parlemen dari SLPP menolak untuk menjadi menkeu

Bahkan adik presiden, yakni Basil Rajapaksa, yang sempat ditunjuk sebagai Menkeu Srilanka pada Juli 2021 juga telah mengundurkan diri. Paling anyar, Ali Sabry, Menkeu Srilanka yang ditunjuk Presiden Gotabaya Rajapaksa pada 4 April 2022, langsung mengundurkan diri pada 5 April 2022 atau satu hari setelah menduduki jabatan tersebut.

Keadaan sulit ini membuat Srilanka berharap besar kepada masyarakatnya yang berada di luar negeri. Pasalnya, setelah menyatakan bangkrut Srilanka mendesak warganya di laur negeri utk mengirimkan uang demi membantu membeli kebutuhan pokok dan bahan bakar.

Dalam beberapa bulan terakhir Srilanka diketahui mengalami krisis kebutuhan dasar mulai dari bensin hingga gas untuk memasak. Di Ibu Kota Colombo, terdapat antrean panjang untuk membeli tabung gas, harga tabung gas yang awalnya 2.675 rupe atau 110.000 rupiah kini melonjak naik hingga 5.000 rupe atau 206.000 rupiah.

Pada 16 Mei 2022, Srilanka kehabisan stok bensin dan mengaku tidak memiliki uang untuk mengimpor. Hingga saat ini situasi perekonomian Srilanka tak kunjung membaik.

Selain itu, Srilanka juga mengalami krisis bahan pangan yang bermula sejak dilarangnya impor pupuk kimia pada April 2021 lalu. Kebijakan ini menyebabkan penurunan drastis hasil panen.

Setelah krisis ekonomi terjadi, pemerintah kembali mencabut larangan tersebut dan menjamin ketersediaan pupuk pada musim tanam mendatang.

Editor: Jeanny Aipassa