Kuroda Bakal Jabat Gubernur Bank of Japan hingga 2023

TOKYO, iNews.id - Pemerintah Jepang tetap mempertahankan Haruhiko Kuroda sebagai Gubernur Bank Sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) untuk memimpin hingga tahun 2023. Hal ini sesuai dengan rencana pemerintah untuk melanjutkan kebijakan pro-belanja.

Mengutip AFP, Sabtu (10/2/2018), pemerintah akan mengusulkan kepada parlemen untuk memilih kembali Kuroda (73 tahun) untuk masa jabatan lima tahun kedua pada awal bulan ini. Masa jabatannya saat ini berakhir pada tanggal 8 April.

Baca Juga

InJourney Sulap Wajah Bandara, Siap Hadirkan Layanan Optimal Hadapi Libur Nataru

Media lain juga melaporkan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe sedang dalam tahap akhir untuk mengatur pengangkatan kembali Kuroda. Dia akan menjadi gubernur BoJ pertama yang memimpin dua periode dalam setengah abad.

Segera setelah dia menjadi perdana menteri, Abe memilih sendiri Kuroda, mantan biro kementerian keuangan yang kemudian memimpin Asian Development Bank yang berbasis di Manila, sebagai kepala BoJ.

Kuroda sejak itu mengambil tindakan drastis untuk memompa uang ke pasar yang disebut 'bazooka' moneter. Ini memainkan peran kunci dalam Abenomik (kebijakan ekonomi Abe), di mana ada campuran pelonggaran moneter yang besar, pengeluaran pemerintah dan reformasi ekonomi.

"Kuroda adalah simbol Abenomik dan menggantikannya akan menimbulkan risiko," Nikkei mengutip seorang pejabat tinggi pemerintah.

Upaya mereka telah melemahkan yen dan mendorong harga saham dan keuntungan perusahaan. Perekonomian Jepang telah berkembang pada ekspor yang kuat dan permintaan domestik didorong oleh peningkatan infrastruktur menjelang Olimpiade 2020.

Dengan pertumbuhan dan konsumsi yang berkelanjutan, bagaimanapun, ekonomi terbesar ketiga di dunia masih berjuang melawan deflasi. Tingkat inflasi utamanya meningkat hanya 0,5 persen tahun lalu, jauh dari target dua persen Kuroda yang semula mengatakan bahwa dia berencana mencapainya dalam dua tahun.

Tren ini sangat kontras dengan ekonomi utama lainnya yang para bankir sentral ingin mengakhiri kebijakan pelonggarannya.

Editor: Ranto Rajagukguk