Lebih Efektif PPKM Mikro atau Lockdown untuk Tekan Kasus Covid? Ini Kata Pengamat

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah memperketat aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Pemerintah pun berpikir PPKM mikro merupakan solusi terbaik untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Namun berbeda dengan pemerintah, ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat, skenario terbaik yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 adalah lockdown selama 14 hari.

Baca Juga

Raksasa Minyak BP Tunjuk CEO Perempuan Pertama

"Skenario lockdown relatif lebih murah baik dari sisi ekonomi maupun anggaran dibanding PPKM mikro," kata Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat(25/6/2021).

Dia menjelaskan, lockdown memang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III. Namun jika dilakukan pengawasan efektif, maka ekonomi Indonesia pada kuartal IV bisa tumbuh solid.

Baca Juga

Lebih Pilih PPKM Mikro Ketimbang Lockdown, Ini Penjelasan Presiden Jokowi

"Seperti China yang melakukan lockdown, ekonominya sempat turun -6,8 persen pada kuartal I 2020, tapi positif di kuartal ke II sebesar 3,2 persen, dan berlanjut hingga terakhir kuartal I 2021 ekonomi China tumbuh menakjubkan sebesar 18,3 persen," ujarnya.

Sementara itu, Bhima menambahkan, uji coba perpanjangan PPKM menimbulkan optimisme pemulihan yang semu. Masyarakat masih tetap bisa makan di tempat restoran meski ada pembatasan kapasitas maksimal 25 persen dan jam operasional dibatasi sampai 20.00, tapi menurut dia, cara-cara ini tidak efektif.

Baca Juga

Jika Indonesia Lockdown 14 Hari, Berapa Dana yang Harus Disiapkan?

"Ketika ledakan kasus masih terjadi maka kepercayaan konsumen kembali turun, secara biaya model buka tutup seperti itu mahal. Pelaku usaha sepanjang Februari-Mei 2021 kan sudah mulai ekspansi lagi, tapi ada ledakan kasus maka balik lagi turunkan ekspektasi pemulihan sepanjang tahun," ucap Bhima.

Dari segi kapasitas, jika PPKM menitikberatkan pada birokrasi terkecil level RT dan RW, maka secara kapasitas pelayanan kesehatan tentu tidak bisa optimal, kebijakan darurat untuk menangani pandemi harus datang dari level pemerintah pusat karena anggaran di pemerintah pusat masih cukup.