Masyarakat Masih Terdampak Pandemi, Ketua DPD Usulkan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor

JAKARTA, iNews.id - Dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah memberikan upaya tambahan yang meringankan beban rakyat kecil.

Salah satu hal yang diusulkan Senator asal Jawa Timur itu adalah keringanan pajak kendaraan, khususnya roda dua.

Membaca Data Ketahanan Ekonomi RI 2025 dan Proyeksi 2026, Simak di The Fundamentals Malam Ini

"Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan yang berpihak ke rakyat. Tapi dalam pendemi ini, masyarakat khususnya menengah ke bawah, masih membutuhkan keringanan dan salah satu yang bisa meringankan beban mereka adalah keringan pajak kendaraan," katanya, Jumat (30/4/2021).

Bukan tanpa alasan usulan ini disampaikan LaNyalla. Menurutnya, mayoritas yang memiliki kendaraan bermotor adalah masyarakat menengah ke bawah.

"Namun, pemerintah daerah bisa menggenjot penghasilan pada sektor ini melalui pembayaran pajak untuk kelompok atas, melalui pajak kendaraan roda empat, khususnya mobil-mobil mewah," ucapnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut mengatakan setidaknya sudah ada 14 provinsi yang memberikan keringanan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor hingga Desember 2020. Yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Riau, Aceh, Bengkulu, dan Papua Barat.

"Semoga program tersebut dilanjutkan dan bisa dicontoh daerah lain, karena bisa mengurangi beban masyarakat," ucap mantan Ketum PSSI itu.

LaNyalla mengapresiasi keputusan pemerintah yang memperpanjang pemberian insentif pajak hingga Juni 2021. Keringanan pajak yang masih berlanjut adalah insentif PPh, termasuk bagi karyawan yang memiliki penghasilan di bawah Rp200 juta dalam setahun. Kemudian insentif pajak UMKM dan insentif PPN.

"Saya berharap agar program-program keringanan pajak bisa berlanjut hingga setidaknya sampai akhir tahun 2021 untuk memberi waktu kepada masyarakat menstabilkan ekonominya," katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi sampai sejauh ini sudah cukup baik. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dari sektor kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keuangan.

Pemerintah tercatat telah menggelontorkan dana hingga Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial selama pandemi Covid pada 2020. Perlindungan sosial tersebut direalisasikan dalam bentuk berbagai program untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kecil seperti program Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, dan diskon listrik.

Editor: Rahmat Fiansyah