Menhub Kecewa Driver Taksi Online Unjuk Rasa dengan Tutup Jalan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi prihatin dan menyesalkan aksi unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek dalam jaringan (daring/online) dari Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) yang memaksa memarkirkan kendaraan di Jalan HR Rasuna Said yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas di kawasan itu.

“Di satu sisi saya mendukung penyampaian aspirasi oleh teman-teman pengemudi taksi online akan tetapi di sisi lain saya sangat menyayangkan aksi ini hingga sampai menutup jalur jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan,” kata Menhub Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Penerimaan Pajak Digital Rp43,75 Triliun, Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN PMSE

Untuk itu, Menhub meminta agar aksi unjuk rasa para pengemudi taksi online ini ke depan tetap mengutamakan aspek kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas.

“Silakan berunjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi harus diingat tetap tertib dan disiplin. Aksi kemarin di depan Gedung Lippo (kantor Grab Indonesia), itu jelas melanggar aturan lalu lintas dengan parkir kendaraan di jalan raya," katanya.

Dia percaya para pengemudi adalah adalah orang yang disiplin dan tertib berlalu lintas. "Mohon agar ikuti arahan petugas Kepolisian di lapangan," katanya.

Ia menjelaskan, akan segera memanggil perusahaan aplikasi angkutan sewa khusus untuk duduk bersama dan meminta agar perusahaan mitra pengemudi taksi online ini segera menyelesaikan persoalan ini.

Diharapkan, kejadian ini tidak terulang lagi karena hal tersebut merugikan orang banyak terutama pengguna jalan. "Tidak ada lagi unjuk rasa atau penyampaian aspirasi dalam bentuk apa pun sampai menutup jalan sehingga merugikan orang lain khususnya pengguna jalan," kata Menhub.

Kementerian Perhubungan saat ini tengah mempersiapkan pengaturan terhadap angkutan online (Angkutan Sewa Khusus) pasca putusan MA Nomor 15P/HUM/2018, di mana ada beberapa pasal dalam PM 108/2017 yang dibatalkan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No 15P/HUM/2018 atas Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan uji publik di enam kota yaitu Surabaya, Makassar, Medan, Batam, Bandung, dan Yogyakarta. Uji publik dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan demi penyempurnaan peraturan tersebut.

Editor: Ranto Rajagukguk