Menkeu Dukung APBN Hadir untuk Atasi Isu Kekerasan terhadap Perempuan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mendukung gagasan agar APBN hadir melalui program-program untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Pernyataan itu, disampaikan Menkeu melalui unggahan di akun Instagram resmi miliknya, @smindrawati, di Jakarta, Kamis (12/1/2023). Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan laporan Komnas Perempuan saat berkunjung ke kantornya, Rabu (11/1/2023).

22 Subsektor Ekspansi, Indeks Kepercayaan Industri Naik di Oktober 2025

"Saya menyimak penjelasan saat bertemu dengan @komnasperempuan Rabu siang (11/1) bahwa jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 3.600 kasus sepanjang 2022," ungkap Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan, mayoritas kasus KDRT. Di berbagai daerah terlihat penanganan pasca bencana tidak memperhatikan gender.

Sri Mulyani Kucurkan Rp133,3 Triliun ke PLN Demi Terangi Penjuru Nusantara

Perempuan pekerja informal seperti PRT dan pekerja rumahan belum mendapat perlindungan, ada kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan pekerja.

Selain itu, kekerasan seksual di tempat kerja banyak terjadi. Ada lagi kekerasan berbasis gender online, kasus yang sedang marak ini timbul sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan informasi yang makin masif.

Sri Mulyani Sebut Bankers Jadi Menantu Idaman Mertua, Intip Besaran Gajinya

"Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan #APBNKita harus hadir memberikan perhatian khusus untuk mendukung penangan dan pencegahan kekerasan terhadao perempuan," ungkap Sri Mulyani.

Terkait dengan itu, Menkeu pun mendukung gagasan agar instrumen APBN #UangKita melalui program LPDP agar dapat mengakomodasi kebutuhan akan tenaga konseling dari isu kekerasan. Begitu juga perbaikan fasilitas seperti call center untuk pengaduan dan penanganan korban kekerasan dan fasilitas perkantoran lainnya.

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran mengenai zona bebas kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja. Saya harap inisiatif serupa juga dilaksanakan secara baik di instansi pemerintah maupun swasta.

"Dari pertemuan ini saya juga belajar bahwa meningkatnya jumlah pengaduan kasus ini menandakan perempuan kini semakin memiliki kesadaran dan keberanian dalam mengungkapkan kasus kekerasan yang dialami. Mari bersama kita berjuang melawan dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan!" tutur Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa