Menkeu Jabarkan Usulan PMN Tahun Depan, Ini Rinciannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan arah pembiayaan investasi atau Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diusulkan sebesar Rp74,8 triliun dalam rencana kerja anggaran 2019.

Ada empat bidang yang akan mendapatkan usulan pembiayaan investasi tersebut, yakni Badan Usaha Milin Negara (BUMN), lembaga pembiayaan ekspor, Badan Layanan Umum (BLU), dan partisipasi di organisasi internasional.

22 Subsektor Ekspansi, Indeks Kepercayaan Industri Naik di Oktober 2025

"Pertama, untuk BUMN terdiri dari PT PLN Rp10 triliun, Hutama Karya Rp7 triliun, SMF Rp800 miliar," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Untuk lembaga pembiayaan ekspor, pihaknya mengusulkan sebesar Rp2,5 triliun. Dana ini dimanfaatkan dalam rangka untuk mendorong ekspor serta menekan impor agar defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) tidak melebar. "Yang terutama pada saat ini dengan neraca perdagangan untuk menekan current account deficit semakin penting," ujarnya.

Selanjutnya, bendahara keuangan negara ini juga mengusulkan anggaran pembiayaan investasi melalui BLU dengan nilai sebesar Rp52,5 triliun. Pembiayaan investasi juga rencananya dipergunakan untuk pendidikan beasiswa.

"Yang ketiga, adalah PMN atau pembiayaan investasi yang berbentuk BLU sebesar Rp52,5 triliun. Pertama adalah dana bergulir sebesar Rp8,2 triliun terdiri dari PIP Rp3 triliun dan PPDPP Rp5,2 triliun. Kemudian, untuk DPPN Rp20 triliun itu adalah pendidikan LPDP, kemudian LMAN Rp22 triliun, kemudian LBKPI sebesar Rp2 triliun," ujar dia.

Lalu, untuk jenis pembiayaan partisipasi dari Indonesia di berbagai lembaga internasional diusulkan sebesar Rp2,3 triliun. "Terdiri atas Islamic Development Bank Rp83,7 miliar, SID Rp42,7 miliar, infaq Rp43 miliar, Aida Rp200,4 miliar, dan AIID sebesar Rp1,9 triliun," ucapnya.

Selama lima tahun ini, Sri Mulyani mengungkapkan perkembangan pembiayaan investasi sangat bervariasi. Namun, pembiayaan investasi tersebut dipergunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembayaran inovatif serta meningkatkan ekspor.

"Antara Rp59,7 triliun di tahun 2015 meningkat 89, kemudian turun lagi ke Rp59,65 triliun, dan kemudian Rp74 triliun di 2019. Peruntukannya mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembayaran inovatif. Kedua, mendukung pembiayaan UMKM, ketiga untuk bidang pendidikan terutama untuk afimarsi tambahan, keempat untuk investasi terhadap BUMN dan BLU serta lembaga lainnya, kelima peningkatan akses pembiayaan perumahan untuk masyarakat pendapatan rendah, dan yang keenam mendorong peningkatan ekspor melalui nasional addres account," ujarnya.

Editor: Ranto Rajagukguk