Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Cegah Praktik Pungli dan Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai salah satu instrumen untuk melakukan transformasi secara ekonomi. Pasalnya, dengan UU Cipta Kerja ini, birokrasi yang bertingkat dan aturan yang tumpang tindih akan dipangkas seluruhnya. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan UU Cipta Kerja, seluruh perizinan yang memberatkan investasi dipangkas. Hal ini diharapkan mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas di lapangan serta pencegahan pada korupsi. 

Baca Juga

Gen Z Susah Masuk Dunia Kerja, Airlangga Minta Kadin Dukung Program Magang Berbayar

“Dengan Omnibus Cipta Kerja kami sederhanakan tentu diharapkan pungli turun sama kurangi melakukan pencegahan korupsi dan muda untuk memulai,” ujar di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Salah satu contohnya, penyederhanaan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk mendapatkan izin kapal biasanya dilakukan berhari-hari, namun kini diubah menjadi satu hari saja. 

Baca Juga

Berprestasi, Airlangga Hartarto Terima Bintang Mahaputera Adipradana dari Jokowi

“Penyederhanaan di KKP ada 16 perizinan dari  24 perizinan kini diubah menjadi 1 hari perizinan. Selanjutnya untuk izin-izin di sektor perikanan didelegasikan ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” ucapnya.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga diharapkan bisa menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Apalagi, saat ini ada 6,5 juta masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan setiap tahunnya. 

Belum lagi ada sekitar 3,5 juta pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan agar para tenaga kerja ini bisa terserap seluruhnya.

“6,5 juta  butuh kerja setiap tahun 3,5 juta di-PHK sehingga UU Cipta Kerja dibutuhkan agar mereka terserap,” katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk