Menko Luhut Pertanyakan Data Prabowo soal Kebocoran Anggaran

JAKARTA, iNews.id - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebutkan adanya kebocoran anggaran sebesar Rp2.000 triliun selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ia menjamin klaim tersebut tersebut didukung dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Prabowo perlu membuktikan argumen yang disampaikan. Ia meminta, Capres 02 untuk menjabarkan secara detail letak kebocoran yang dimaksud.

Baca Juga

Perkuat Penyaluran Kredit, OJK Kebut Digitalisasi Dokumen Pertanahan

"Kalau dibilang ada bocor. Bocornya dimana sebutkan, di titik mana," ujar Luhut di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Bahkan, Luhut menambahkan, KPK sendiri telah membantah apa yang disampaikan oleh Prabowo. "Sudah dibantah KPK," ucapnya.

Mantan Jenderal TNI itu, menyebutkan Prabowo tidak membaca data KPK secara lengkap. Ia diduga hanya membaca setengah data yang dijabarkan oleh KPK.

Menurut dia, tudingan Prabowo tidak masuk akal. Pasalnya, angka yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya mencapai Rp2.400 triliun.

"Dia baca sepotong-sepotong. APBN kita cuma Rp 2.000 triliun sekian, enggak ada APBN dong, habis dong, itu logikanya kadang-kadang enggak jelas gitu. Kamu bocor Rp2.000 triliun, APBN tahun ini berapa, Rp2.400 triliun habis dong, kita bangkrut dong negara ini," tutur Luhut.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan tahun ini dalam APBN menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.142 triliun. Sementara, untuk belanja negara sebesar Rp2.439 triliun.

Menko Luhut kemudian mengakui, bahwa pemerintah masih memiliki kekurangan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karenanya, ia meminta masukan dari berbagai pihak, tidak terkecuali Prabowo.

"Tidak saya katakan bahwa pemerintahan sempurna, tapi much much much better dari yang lalu lalu," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk