Menteri Basuki Tidak Mau Ada Terminal di Rest Area Tol Trans Jawa

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah beda pendapat soal pembangunan terminal di rest area Tol Trans Jawa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menolak ide yang diusulkan Kementerian Perhubungan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, secara regulasi dan teknis, pembangunan terminal di jalan tol tidak memungkinkan. Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2018, terminal bukan fasilitas yang harus disediakan pengelola rest area.

Baca Juga

Prabowo Hadir di WEF, Diaspora Harap Tak Hanya Tarik Investasi Tapi Bangun SDM

"Engga bisa di rest area (tol) jadi terminal. Selain teknis, aturannya. Ini namanya Tol. Jalan bebas hambatan," kata Menteri Basuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Kendati demikian, dia menilai ada sedikit peluang terminal dibangun di rest area dengan syarat desainnya harus dibuat menjorok lebih dalam supaya bus-bus tidak keluar dan mengganggu jalan tol. Namun, dia mengatakan, terminal di rest area tidak bisa dibangun permanen.

"Kalau sementara mungkin, kalau permanen, harus didesain yang baik, yang benar, keamanan lalu lintasnya harus dikedepankan. Fungsi terminal kan macam-macam. Tapi kalau hanya untuk temporary, bisa saja. Kalau hanya untuk lebaran," tutur dia.

Selain itu, Menteri Basuki menilai, keberadaan terminal di rest area tidak ekonomis bagi pengelola. Pasalnya, terminal membutuhkan area yang luas. Hal ini berbeda jika rest area menjadi wisata UKM.

Pria asal Solo itu mengaku sejauh ini belum diajak bicara dengan Kementerian Perhubungan soal ide tersebut. Hal ini karena jalan tol menjadi wewenang PUPR meski terminal menjadi area Kemenhub.

"Belum kita diskusikan. Idenya harus dari PU. Kalau lebara, sudah tinggal beberapa bulan," ucap dia. (Giri Hartomo)

Editor: Rahmat Fiansyah