Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Pertamina Ikuti Regulasi Pemprov Sumut

Suparjo Ramalan ยท Minggu, 04 April 2021 - 14:01:00 WIB
Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Pertamina Ikuti Regulasi Pemprov Sumut
Pertamina MOR I terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sebesar Rp200 per liter. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) MOR I terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sebesar Rp200 per liter. Hal ini menyusul naiknya tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sumatera Utara (Sumut) dari yang semula 5 persen menjadi 7,5 persen.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, penyesuaian harga tersebut memang harus dilakukan Pertamina. Pasalnya, PBBKB sendiri termasuk salah satu komponen harga BBM

Dengan begitu, ketika tarif pajak PBBKB di suatu daerah mengalami kenaikan, maka otomatis hal itu akan mendongkrak harga BBM di daerah tersebut. "Jadi tidak pada tempatnya Gubernur Sumatera Utara menyalahkan Pertamina, karena kenaikan BBM yang terjadi di Sumatera Utara itu sendiri karena memang sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur bahwa untuk BBM nonsubsidi tarif PBBKB-nya naik menjadi 7,5 persen dari tarif sebelumnya yang hanya 5 persen," kata Mamit kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/4/2021).

Dia menyatakan, jika Gubernur Sumut Edy Rahmayadi paham ihwal komponen harga dari BBM adalah pajak PBBKB, maka dia pasti tidak akan menyalahkan Pertamina.

"Sebab ketika Pajak PBBKB mengalami kenaikan maka secara otomatis akan dilakukan penyesuaian terhadap harga BBM, karena salah satu komponen penyusunan harga BBM adalah PBBKB. Sedangkan komponen yang lain adalah harga crude oil, kurs mata uang rupiah, PPN 10 persen, hingga margin untuk penyalur. Jadi memang cukup banyak komponen untuk menentukan harga BBM," ujarnya.

Di tengah kondisi saat ini di mana masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19 pimpinan di daerah seharusnya tidak menaikkan pajak PBBKB. "Justru jika ingin membantu masyarakat maka gubernur harus mengurangi tarif pajak tersebut," ucapnya.

"Kita tahu bahwa Pajak PBBKB ini untuk mengisi kas daerah, artinya tidak masuk ke pusat atau ke Pertamina. Jadi meskipun ditagih oleh badan usaha tapi nanti akan disetorkan ke kas daerah ataupun Pemda," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk