Omnibus Law Dikeluhkan Pekerja Bidang Kesehatan karena Outsourcing Makin Dipermudah

JAKARTA, iNews.id - Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES) Reformasi menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja mengancam ketersediaan tenaga kerja di bidang kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 66 RUU Cipta Kerja terkait perusahaan alih daya atau outsourcing yang semakin dipermudah.

Ketua Umum FSP FARKES Reformasi Idris Idham mengatakan, ancaman tersebut tidak terlepas dari peraturan mengenai upah minimum yang kini dibuat per jam. Dengan adanya aturan baru tersebut, perusahaan atau rumah sakit akan lebih memilih untuk menggunakan jasa outsourcing dibanding mempekerjakan karyawan tetap.

Baca Juga

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

"Ini bahaya sekali, saya ambil contoh perawat. Ada namanya pembagian shift dari jam 7 sampai jam 12 siang, dan memang tugas mereka itu dirawat jalan. Nantinya perusahaan atau rumah sakit akan berpikir dibandingkan mempekerjakan perawat tetap yang dibayar per bulan, mereka hanya mau menyewa pekerja per jam saja," ujar Idris di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Idris menambahkan, sebelum diberlakukan RUU Cipta Kerja, dia sempat diundang dalam rangka sosialisasi mengenai rencana pemberlakuan magang. Namun, dalam kesempatan tersebut dia menolak dan akhirnya peraturan mengenai magang tidak ditetapkan.

Baca Juga

Soal Omnibus Law, KSPI Beri 3 Alasan Tak Ikut dalam Tim Pembahasan

"Setelah menolak gagasan magang, sekarang malah diterbitkan hal yang lebih mengkhawatirkan. Kami dari sektor farmasi dan kesehatan yakin akan timbul penyalur pekerja yang dianggap lebih menguntungkan," ucapnya

Selain itu, dia menyebut saat ini beberapa rumah sakit sudah ada yang menawarkan kepada pegawai untuk pensiun dini. Hal ini disebut dapat meresahkan para pekerja di bidang farmasi dan kesehatan.

Editor: Ranto Rajagukguk